KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana Urang Kuningan (Sarukun), membawa tema Apakah Ada ‘Lem Aibon’ Dalam APBD Kuningan 2020? Bertempat di Rumah Makan Cibentang, Minggu (17/11/2019).
Kegiatan yang dipandu oleh Geni Wirawan Raffi sebagai moderator, mengundang beberapa tokoh di Kuningan. Diantaranya adalah Pimpinan DPRD Kuningan, yang diwakilkan oleh PLT Sekwan DPRD Kuningan, Nurahim, PLT Bappeda Usep Sumirat, hadir juga dari unsur akademisi Fahruz Zaman, unsur pengusaha hadir ketua Hipmi, Indra Toni serta pengamat social dan politik Kuningan, Sujarwo.
Disampaikan oleh Nurahim, terkait molornya AKD diyakini olehnya tidak membuat pengesahan APBD Kuningan hingga terlambat.
“Insha Allah tidak akan membuat pengesahan telat. Karena, masih ada waktu dalam melaporkan nota keuangan dan APBD hingga tepat waktu,” ucapnya.
Pernyataan Nurahim diamini oleh Usep Sumirat, selaku Plt kepala Bappeda. Menurutnya, meski memang agak molor, namun nota keuangan dari setiap TAPD semua sudah disiapkan bahkan sebelum AKD disahkan, hingga anggaran sudah dapat dipersiapkan dan menunggu pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Menimpali terkait molornya AKD tersebut, Fahruz Zaman, menilai akan berimbas terhadap kualitas pembahasan pada APBD 2020 Kuningan. Ia juga menekankan bahwa para wakil rakyat seharusnya lebih mementingkan apa kebutuhan masyarakatnya daripada lebih menekankan pada kepentingan jabatan dalam AKD.
Sebagai pengamat social dan politik, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, menilai bahwa molornya AKD mencirikan sifat kekanak-kanakan dari para anggota DPRD Kuningan.
“Dapat dibayangkan, bagaimana akan membahas APBD yang berkualitas. Sedangkan sampai saat ini saja pembahasannya terkesan terburu-buru karena mengejar deadline. Saya lebih setuju para anggota dewan tidak menerima gaji karena keterlambatan pengesahan APBD daripada membuat pembahasan yang asal jadi, namun kualitas anggaran ternyata buruk,” cecar Mang Ewo.
Dialog publik yang bersifat interaktif yang dihadiri oleh puluhan aktivis pemuda dan mahasiswa seperti HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhammadiyah, GMNI, KAMMI, BEM Uniku, BEM UNISA, BEM Husnul Khotimah, dan Pemuda Pancasila, berjalan hangat karena setiap perwakilan lembaga juga memberikan pernyataan, masukan hingga pertanyaan kepada setiap narasumber yang hadir.
Sebagai penutup, pihak panitia Sarukun juga menyampaikan informasi terkait rencana diskusinya untuk bulan depan yang akan menggelar symposium kesejarahan Kabupaten Kuningan. Yang rencananya akan dihadiri oleh para praktisi ataupun aktivis yang memiliki minat terhadap sejarah di Kabupaten Kuningan. (deden)
