KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
Rapat yang di gelar Jumat (29/1/2021) merupakan agenda rutin setiap akhir bulan untuk menetapkan data agregat potensi pemilih.
Diketahui total jumlah potensi pemilih sampai Januari 2021 sebanyak 859.081, mencakup 432.507 pemilih laki-laki dan 426.574 pemilih perempuan.
Rapat pleno yang digelar secara daring tersebut dihadiri pimpinan Bawaslu Kuningan, pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kuningan, dan unsur Lembaga/Instansi terkait seperti Polres, Kodim 0615, Dinas Dukcapil, Badan Kesbangpol, dan Bagian Tapem Setda Kuningan.
Rapat dipimpin Ketua KPU Kuningan, Asep Z. Fauzi, didampingi jajaran anggota dan sekretariat KPU.
“Rapat pleno masih digelar secara daring, mengingat sampai sekarang kita masih berada 1 situasi pandemi Covid-19,” ujar Ketua reAsfa.
Ini sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap prot⅘polol pencegahan Covid-19. Mudah-mudahan dengan cara ini penyebaran Covid-19 dapat ditekan,” kata Ketua KPU Kuningan Asep
Selanjutnya dia menjelaskan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan guna menindaklanjuti amanah UU Nomor 7 Tahun 2017.
Pihaknya berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan yang selalu sinergis membantu proses pemutakhiran data.
Tanpa sinergitas ini kata dia, KPU akan kesulitan menjalankan amanah di atas.
Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kuningan mengajak seluruh peserta rapat untuk intensif menggelar kegiatan pendidikan politik.
Hal tersebut dirasa penting untuk mengisi ruang kosong sebelum nantinya memasuki tahapan pemilihan. Kegiatan dimaksud baik yang digelar secara formal, nonformal, maupun informal.
ya to ko tauDengan begitu diharapkan akan terjadi perubahan kualitatif pada pemilih. Sehingga mereka akan semakin cerdas dan bertanggung jawab saat menggunakan hak politiknya.
“Pada dasarnya kami dari jajaran penyelenggara pemilihan lebih fokus kepada pendidikan pemilih saat ada pemilihan. Nah, sebelum itu terjadi tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pendidikan polititik,” ujarnya.9
Utamanya oleh pihak pemerintah, partai politik, perguruan tinggi, dan komponen strategis lainnya,” pungkasnya. (agus)
