KUNINGAN (Mass)- Selaku wakil rakyat di tingklat pusat H Amin Santono SSos MM terus menyerap dan mendengar aspirasi semua kelompok masyarakat. Yang terbaru Amin bertemu dengan para Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH).
Momen langka ini memanfaatkan momentum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sebagai aspirator rakyat dari dapil Jabar X (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar) Amin menyerap apa yang diinginkan oleh mereka.
Acara sendiri digelar hari Sabtu (15/4/2017) di Restoran Lembah Ciremai Kuningan. Turut hadir Hj Yoyoh Rukiyah. STr Keb anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Komisi V yang juga merupakan istri Amin.
Adapun peserta yang hadir sekitar 150 pendamping dan operator PKH. Selain itu juga hadir Satgas Banser NU dan perwakilan Pengurus GP Anshor.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) MPR kali ini bertemakan Penegasan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara untuk memperkuat wawasan Nusantara. RDP dikupas tuntas oleh 3 pemateri profesional yang mumpuni di bidangnya.
Ketiga pemateri itu adalah DR H Nurul Qomar MPd (Artis, Komedian, Motivator, Mubaligh dan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes). Lalu, Yosep Yanuar. SSos Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuningan, dan terakhir Muhammad Asro MH (Dosen Universitas Sunan Gunung Djati Bandung).
Haji Qomar membahas materi secara holistik kaitan erat empat pilar kebangsaa secara global. Sedangklan Yosep Yanuar berbicara tentang kaitan fungsi dan peran pendamping dan operator Program Keluarga harapan.
Sementara M Asro lebih fokus khusus membahas materi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Acara sendiri berlangung menarik karena materi sangat menarik.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) MPR RI dibuka langsung oleh Amin Santono. Ia menjelaskan forum ini terbangun atas semangat bersama Hj Yoyoh Rukiyah.
“Beliau langsung membidangi masalah sosial. Dan Program Keluarga Harapan sebagai instrumen sistem perlindungan sosial untuk masyarakaat miskin yang memenuhi kriteria dan persyaratan,” jelas dia,
Menurut Amin, tidak hanya mendengar dan menyerap aspirasi bahkan menjadi catatan dan bahan evaluasi nanti di Komisi di Senayan.
Sementara itu, Hj Yoyoh dalam kesempatan forum ini menyatakan program keluarga harapan merupakan program yang dicetuskan oleh presiden SBY tahun 2017. Tahun 2017 anggaran untuk bantuan peserta PKH sebesar Rp1,7 trilyun dikucurkan oleh Kementrian Sosial RI, sekitar Rp1,9 juta disalurkan kepada penerima program ini dalam empat tahap setahun.
“Tahun 2016, perhatian Komisi V DPRD Jawa Barat terhadap Pendamping PKH mendapat perhatian penuh. Hal ini ditandai dengan bantuan DP motor sebesar Rp4 juta bagi pendamping PKH se-Jawa Barat,” sebutnya.
Mengingat kinerja dan tugas pendamping di lapangan sangat krusial dan vital, dimana 1 pendamping mengcover 3-4 desa yang ditugaskan untuk membantu, memfasilitasi dan mengawal penerima bantuan PKH.
Bagi Yoyoh, meski baru ketemu secara kelembagaan dengan pendamping dan operator PKH, namun peduli dan perhatiannya kepada mereka begitu besar dan nyata.
“Tahun 2018, masuk aspirasi dan usulan terkait pembangunan kantor sekretariat PKH. Bila tidak ada halangan akan masuk anggaran untuk aspirasi tersebut,” ujarnya. (agus)
