KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan sangat menyayangkan, tingkat kehadiran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan pada rapat paripurna tentang Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi soal enam Raperda rendah. Khususnya, bagi pimpinan SKPD terkait yang bersinggungan langsung dengan pembahasan enam buah Raperda tersebut.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos saat dimintai keterangan persnya disela-sela kesibukannya. Bahkan, adapula dua fraksi yang belum dijawab pemerintah daerah soal PU Fraksi DPRD terkait enam Raperda yang disampaikan sebelumnya.
“Ada dua fraksi yang belum dijawab oleh Pemda, lalu fraksi tersebut mempertanyakan kenapa tidak mendapat jawaban, ya dewan secara institusional sudah sewajarnya kalau mempertegas kembali bahwa, takut lupa gitu loh, bahwa Perda ini regulasi tertinggi di daerah. Kalau regulasi tertinggi di daerah gak bisa main-main, apa yang diusulkan di gedung dewan dan apa yang diproduk disini, itu kan dokumen daerah, yang harus dijaga sebagai salah satu marwah penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Rana kepada kuninganmass.com, Minggu (26/3).
Harapan DPRD sendiri kata Rana, apabila berproses untuk penyusunan atau pembuatan regulasi, SKPD yang terkait atau yang membidangi bidang itu harus ada konsensus untuk ikut serta berproses, agar supaya keputusan itu sesuai dengan rencana kerja daerah.
“Kalau prosesnya saja sudah tidak ada kepedulian, menganggap sepele, atau karena harga diri yang terlalu tinggi lalu menyepelekan masalah ini, itu kan kurang baik juga. Perda ini untuk menata dan memayungi kehidupan masyarakat kita, Perda itu kan memayungi jadi ya harus terlibat dong dan menunjukan kepada masyarakat kalau kita ini sedang menyusun payung hukum, agar rakyat diberikan keleluasaan berinteraksi di bidangnya tersebut,” sindirnya.
Dirinya juga meminta, agar pimpinan pemerintah daerah bisa mengingatkan dan mengajak kembali kepada bawahannya (SKPD, red), bahwa proses penyusunan kebijakan itu harus serius. Jangan sampai, penyusunan Raperda itu hanya sebatas alakadarnya saja.
“Ya saya berharap Pemda bisa bersikap lah terhadap masalah ini, saya percaya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda akan sanggup,” pungkasnya. (andri)
