KUNINGAN (MASS) – Ditunjuknya HM Ridwan Setiawan (kepala DPRPP) untuk menjadi Plt kadis PUPR mendapat respon dari Ketua DPRD, Rana Suparman SSos. Ia menegaskan, penunjukan tersebut merupakan otoritas Bupati H Acep Purnama MH.
“Itu otoritas bupati. Jangan nanyanya ke saya,” kata Rana kala dikonfirmasi kuninganmass.com Kamis (2/8/2018), usai paripurna.
Dalam menunjuk seorang plt kadis, dia meyakini bupati mempunyai tolok ukur. Siapa orang yang dinilai mampu menanggulangi permasalahan pada sebuah dinas, maka orang itu yang akan ditunjuknya.
“Termasuk pak Ridwan, pak Acep (bupati) punya tolok ukur bahwa pak Ridwanlah yang mampu menanggulangi permasalahan di Dinas PUPR,” ucapnya.
Bagi Rana itu rasional dan tidak melanggar aturan. Terlebih antara DPRPP dengan Dinas PUPR itu masih satu rumpun. Sehingga nanti bisa satu pintu.
“Jadi jangan subyektif. Saya kira rasional. Saya juga kalau jadi pak Acep mungkin akan menunjuk pak Ridwan, meskipun banyak pejabat lain,” ujar politisi yang satu bendera dengan Acep itu.
Pihaknya berharap agar tidak mengedepankan negative thinking. Seorang kadis punya kewajiban untuk berbakti, bukan mencari untung. Apalagi jabatan plt itu sifatnya hanya sementara. Meski memegang 2 instansi “besar” sekaligus, Rana meyakini Ridwan tidak akan kelelahan apabila diniatkan untuk berbakti.
“Kadis itu kan harus babakti ka lemah cai, sanes babati. Saya yakin penunjukan pak Ridwan sebagai plt kadis PUPR itu dalam rangka babakti,” tandasnya.
Lantaran jabatan plt hanya sementara, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak lama bupati akan menggelar mutasi. Saat ditanyakan hal itu, Rana mengajak wartawan untuk sama-sama membuka regulasi terlebih dulu.
“Kapan bupati boleh melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat, baiknya kita buka lagi aturannya,” seru Rana. (deden)
