KUNINGAN (MASS)- Penunjukan Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jabar masih terus menuai polemik dimana-mana. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Mendagrio sudah menyalahi aturan yang berlaku.
Salah sati pengamat politik Ray Rangkuti ikut mengomentari. Menurtunya, penunjukkan M Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar oleh Mendagri terlalu dipaksakan. Mendagri seperti tidak peduli pada protes masyarakat yang menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di dalam pemerintahan.
“Mendagri ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar,” ujarnya, Selasa (19/6/2018).
Menurut Ray, Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri.
“Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Mendagri juga seperti mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian,” jelasnya.
Jikapun harus bertugas di institusi lain, lanjut Ray, harus tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas penugasan dari Kapolri.
Sementara itu, Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Katholik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf, menilai penunjukkan Komjen Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar sangat kental muatan politiknya. Meskipun menurutnya tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Mendagri.
“Karena ini jelang pilgub, motif politik tentu saja ada, dan itu yang diasumsikan publik akan menguntungkan salah satu Paslon. Motif politik ini yang harus dicermati betul.” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (19/6).
Spekulasi politik dibalik penunjukkan ini pun tidak dapat terhindarkan. Pasangan Hasanah yang didukung oleh PDIP adalah pasangan yang dianggap paling dicurigai karena berasal dari kepolisian (Anton Charlian) dan saat ini posisi politiknya berada pada urutan paling buncit menurut berbagai survey politik.
Pasangan berikutnya yang dianggap bakal mendapat misi politik dari penunjukkan tersebut adalah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rihzanul karena partai pendukung pasangan ini seluruhnya adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi (PKB, Nasdem dan PPP). Pasangan Ridwan Kamil ini menurut berbagai survey bersaing ketat dengan pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi sehingga dicurigai memerlukan intervensi dari kekuasaan.
Oleh karena itu, menurut Asep Warlan, Iriawan harus menjawab kecurigaan publik atas kuatnya motif politik dibalik penunjukkan dirinya sebagai penjabat gubernur Jabar.
“Dia harus membuktikan dengan tiga hal; pertama, komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik,” tegasnya. (agus)
