KUNINGAN (Mass) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuningan memastikan, jadwal Pilkada Kuningan akan digelar Juni 2018 mendatang secara serentak sekaligus bersamaan dengan Pilgub Jawa Barat. Hal itu terungkap pada saat kegiatan media gathering bertajuk Persiapan KPU Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, di Aula KPUD Kabupaten Kuningan, Selasa (9/8).
Ketua KPUD Kabupaten Kuningan, Hj Heni Susilawati SSos MM mengatakan, jika tidak ada perubahan maka Pilkada Kuningan akan digelar pada Juni 2018 nanti. “Insya Allah, kalau tidak ada perubahan, Pilkada serentak 2018 termasuk Pilkada Kuningan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Ini bersamaan juga dengan Pemilihan Gubernur,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, baginya media memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu seperti membantu KPU dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan (sosialisasi), referensi utama publik soal kepemiluan, update informasi terkait dengan kondisi di lapangan, quick response dari masyarakat terakit regulasi/kebijakan yang dikeluarkan KPU serta mengontrol penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu di semua tingkatan.
“Beberapa aspek ingin kami sampaikan terkait persiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan yaitu persiapan anggaran, sumber daya manusia dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan sebagai persiapan menuju Pilkada 2018. Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dipandang sangat penting khususnya dalam pemahaman mengenai regulasi,” ujarnya.
Pihaknya juga memaparkan persiapan anggaran Pilkada Kuningan yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 17/2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebesar Rp23 miliar. Ada potensi pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Jabar, karena pada Juni tahun 2018 penyelenggaraan Pemilihan di enam belas Kabupaten/Kota di Jabar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.
“Soal potensi pendanaan bersama ada, namun sayangnya sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai biaya apa saja yang dibiayai dari Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Pihaknya sekali lagi menegaskan, sesuai dengan ketentuan di UU Nomor 10 tahun 2016, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki akhir masa jabatan tahun 2018 penyelenggaraan Pilkadanya akan diselenggarakan bulan Juni tahun 2018.(andri)
