KUNINGAN(MASS) – Isu mengenai pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo yang disebut-sebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan dari mahasiswa. Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kuningan ikut angkat bicara menanggapi polemik tersebut.
Aktivis KAMMI Kuningan, Kartika Yolanda, menyatakan poin utama yang harus disoroti bukan sekadar masalah boleh atau tidaknya aturan tersebut secara hukum. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting untuk dibedah adalah mengenai etika publik, skala prioritas, serta transparansi dari penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau melihat isu kurban sapi Presiden yang disebut menggunakan APBN, menurutku yang perlu dilihat bukan sekadar boleh atau nggaknya sih, tapi lebih dalam lagi apakah penggunaan anggaran negara ini udah tepat secara etika publik, prioritas, dan transparansi,” tuturnya kala diwawancara kuninganmass.com Jumat (29/5/2026).
Menurutnya sangat wajar jika ini masyarakat mempertanyakan urgensi dari penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban. Pertanyaan mengenai prioritas anggaran menjadi sangat valid di tengah kondisi sebagian rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.
“Tapi di sisi lain masyarakat juga wajar sih kalau mempertanyakan kenapa harus memakai APBN, apakah urgensinya udah sesuai dengan kebutuhan yang lebih mendesak? Saat sebagian rakyat masih struggling soal pendidikan, lapangan kerja,” paparnya.
Ia menegaskan kritik yang dilayangkan ini bukan berarti mahasiswa bersikap anti-pemerintah atau membenci pemimpin negara. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari warga negara agar setiap kebijakan publik yang diambil tetap sehat dan berpihak kepada kepentingan bersama.
“Kritik seperti ini bukan berarti saya anti pemerintah atau nggak suka sama pemimpinnya, justru ini bentuk kepedulian warga negara supaya kebijakan publik tetap sehat dan berpihak pada kepentingan bersama,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menekankan pemerintah juga harus merespons dinamika ini dengan cara menjelaskan setiap kebijakan secara terbuka kepada publik. Sebab, kepercayaan masyarakat di era modern sekarang tidak bisa dibangun lewat simbol semata, melainkan lewat transparansi dan konsistensi yang nyata.
“Sebab di era sekarang, trust publik itu nggak dibangun lewat simbol semata, tapi lewat transparansi, konsistensi, dan keberpihakan yang benar benar terasa dampaknya oleh masyarakat,” pungkasnya. (raqib)
