KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat ketahanan pangan dan percepatan penanganan masalah gizi masyarakat melalui kebijakan berbasis data dan intervensi yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, saat membuka kegiatan Penyerahan Bantuan Pangan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2026 di Desa Karangmuncang, Kecamatan Cigandamekar.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerahkan bantuan secara simbolis sekaligus berdialog dengan warga penerima manfaat. Kehadiran itu menjadi wujud kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Pemimpin harus hadir di tengah rakyat, mendengar, merasakan, dan membawa solusi nyata,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa persoalan pangan dan gizi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
“Stunting bukan sekadar soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan generasi yang bisa terhambat akibat kekurangan gizi. Kita tidak ingin ada potensi anak-anak Kuningan yang hilang karena persoalan pangan dan gizi,” ujarnya.
Bupati juga mengajak para ibu untuk terus memperkuat perhatian terhadap kesehatan keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan balita.
“Kalau ibu kuat, keluarga kuat. Kalau keluarga kuat, desa menjadi kuat. Dari situlah Kuningan akan benar-benar melesat,” katanya.
Program bantuan pangan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kerawanan pangan dan masalah gizi mamasyarakat
Tahun 2026, program menyasar 100 keluarga penerima manfaat, terdiri atas 56 keluarga di Desa Karangmuncang dan 44 keluarga di Desa Babakanjati. Sasaran bantuan difokuskan kepada kelompok rentan yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi terhadap ketidakcukupan pangan dan persoalan gizi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga akses masyarakat terhadap pangan.
“Ketahanan pangan tidak hanya bicara soal produksi. Ini adalah sistem yang mencakup ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, hingga pemanfaatan pangan oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (27/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menggunakan pendekatan Vulnerability and Food Security Analysis (VFSA) untuk memetakan tingkat kerentanan pangan dan gizi secara lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan.
“Analisis ini menggabungkan berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan, akses pangan, pola konsumsi, status gizi, hingga kesehatan lingkungan. Dari sana diperoleh peta kerentanan yang menjadi dasar intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Wahyu, hasil analisis tersebut tidak berhenti pada pemetaan, tetapi langsung ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret dan aksi cepat pemerintah daerah.
“Kita bergerak dari data menuju aksi. Bantuan pangan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah untuk menutup kerentanan yang terdeteksi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Di sisi hulu, kami memperkuat kapasitas produksi petani melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, dan penguatan kelembagaan. Sementara di sisi hilir, kami memastikan distribusi berjalan lancar serta akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga,” paparnya.
Selain itu, stabilitas pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi potensi gejolak harga dan gangguan pasokan pangan.
“Kami tidak menunggu krisis terjadi. Sistem kewaspadaan pangan dan analisis kerentanan ini menjadi instrumen strategis agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efektif,” ujarnya.
Pelaksanaan program ini melibatkan sinergi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait seperti tenaga kesehatan, kader posyandu, aparat desa, serta unsur kecamatan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. (eki)