KUNINGAN (MASS) – Laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan sejatinya tidak selalu harus dimaknai sebagai kegagalan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, temuan audit adalah bagian penting dari mekanisme penguatan tata kelola, sebuah alat koreksi agar jalannya pemerintahan semakin akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dinamika yang terjadi di tingkat kabupaten tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas lapangan. Luas wilayah, beragam kondisi sekolah, hingga keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah setiap tahunnya.
Karena itu, penting bagi publik untuk melihat persoalan ini secara proporsional. Pemerintah kabupaten bukan tidak bekerja, melainkan sedang berproses dalam sistem yang terus disempurnakan. Justru keberadaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Langkah yang kini dibutuhkan bukan sekadar kritik, tetapi dukungan terhadap upaya perbaikan yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil.
Pemerintah daerah perlu terus mendorong penggunaan data yang lebih presisi dalam menentukan prioritas pembangunan sarana pendidikan. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi proses bertahap yang memerlukan konsistensi.
Kedua, akselerasi transparansi publik.
Upaya membuka akses informasi kepada masyarakat perlu terus diperluas. Ketika masyarakat mengetahui proses dan progres pembangunan, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami.
Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur.
Kesalahan administratif dalam banyak kasus bukan semata karena niat buruk, melainkan keterbatasan kompetensi teknis. Pelatihan berkelanjutan menjadi investasi penting bagi kualitas tata kelola ke depan.
Keempat, penguatan pengawasan internal.
Sebelum menjadi temuan eksternal, idealnya potensi permasalahan sudah terdeteksi lebih awal oleh sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Kelima, komitmen tindak lanjut yang terukur.
Yang terpenting bukan ada atau tidaknya temuan, melainkan seberapa serius pemerintah daerah menindaklanjutinya. Di sinilah letak ujian integritas dan komitmen.
Pada akhirnya, publik perlu memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk berbenah tanpa kehilangan fungsi kontrolnya. Kritik tetap penting, namun harus diimbangi dengan perspektif yang adil dan konstruktif.
Pemerintah daerah hari ini bukan sedang diuji untuk sempurna, tetapi untuk menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Dan jika proses ini dijalankan dengan konsisten, maka kepercayaan publik bukan hanya akan kembali tetapi juga menguat.
Oleh: Dadan Satyavadin
