KUNINGAN (MASS) – Meski bukan komunitas pers, Lembaga Survei Jamparing Research menggelar FGD (Focus Group Discussion) bertemakan jurnalistik. Diskusi yang dikemas santai itu berjalan hidup hingga memakan waktu lebih dari 2 jam di RM Cibentang, Rabu (11/2/2026).
Tidak ada narsum resmi dalam FGD yang mengusung tema “Kolaborasi Media dan Komunitas dalam Penguatan Demokrasi dan Kepercayaan Publik di Tengah Kuatnya Arus Informasi”. Namun nyaris semua peserta yang hadir mengutarakan pendapatnya.
Diskusi pun sampai merembet kepada minimnya kepedulian pemerintah terhadap eksistensi media massa di era media sosial dan teknologi AI. Justru mereka menuding para pejabat malah menjadi “pesaing” baru dengan menjadi content creator.
“Untuk mengelola sosmed itu kan butuh tim yang sudah barang tentu membutuhkan biaya operasional,” celetuk salah seorang peserta FGD.
Bukan hanya itu, pada saat literasi baca anak bangsa rendah justru para pemimpin daerah ikut memperparah dengan memroduksi banyak video di medsos.
“Yang naik itu literasi nonton jadinya, bukan literasi baca. Ada yang videonya dikolaborasikan dengan sosmed milik media massa, ada juga yang diupload di sosmed sendiri. Mungkin kuatir banyak komen kritik, merusak pencitraan,” timpal peserta FGD lainnya.
Jamparing Survei Setahun Kepemimpinan Dian-Tuti
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar – Tuti Andriani, Jamparing Research ternyata sedang melakukan survei evaluasi kinerja. Kabar itu diakui oleh Topic Offirstson, direktur lembaga survei tersebut.
Ia mengungkapkan, survei ini dilakukan untuk memotret secara objektif capaian kinerja pemerintahan Dian–Tuti selama setahun terakhir. Kajian tersebut, kata dia, juga dilatarbelakangi oleh beragam informasi yang beredar di media sosial maupun media massa.
“Kita mulai survei satu tahun kinerja Dian–Tuti. Kami melihat apa yang beredar di media sosial dan informasi yang disampaikan media massa. Kadang yang muncul di medsos itu beritanya apa, tapi komentarnya bisa berbeda jauh,” ujarnya.
Topic menyoroti fenomena akun anonim atau akun bodong, yang kerap melontarkan kritik dengan nada menyerang. Selain itu, ia juga menyinggung praktik judul clickbait yang dinilai dapat memancing persepsi publik, terutama ketika warganet hanya membaca judul tanpa mencermati isi berita secara utuh.
“Netizen kadang hanya baca judul, padahal kalau dibaca keseluruhan, isinya bisa berbeda. Ini yang menjadi tantangan dalam membaca opini publik,” katanya.
Dalam pelaksanaan survei, Jamparing mengaku menggunakan metode riset yang turut mempertimbangkan perspektif media dan jurnalis. Menurut Topic, insan pers merupakan pihak yang memahami persoalan secara lebih mendalam di lapangan.
“Kita mau riset sesuatu yang tahu persis permasalahan itu sebetulnya media. Tapi tentu ada kekhawatiran soal subjektivitas, sehingga tetap kami kombinasikan dengan metode survei lapangan yang terukur,” jelasnya.
Untuk menjaga independensi, survei ini dilakukan dengan pembiayaan mandiri. Jamparing menurunkan sekitar 200 tenaga survei yang akan disebar ke sejumlah desa di Kabupaten Kuningan. Sebanyak 1.200 responden menjadi target dalam pengumpulan data.
“Kami usahakan modal sendiri, turun langsung ke lapangan. Pasukan survei ada 200 orang dan nanti bisa disebar ke setiap desa,” ungkapnya.
Topic menambahkan, survei ini tidak hanya mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kepala daerah, tetapi juga mengevaluasi kinerja seluruh SKPD serta 10 program unggulan bupati. Hasil olahan data nantinya akan disajikan secara komprehensif, bahkan untuk satu grafik saja bisa memuat puluhan slide pemaparan.
Adapun seluruh responden yang terlibat akan diminta mencantumkan identitas sebagai bagian dari validasi data. Meski demikian, Jamparing memastikan kerahasiaan data pribadi tetap dijaga.
“Semua berdasarkan identitas responden, tapi by name by address tetap kami rahasiakan,” tegasnya.
Melalui survei ini, Jamparing berharap dapat menghadirkan gambaran objektif tentang kinerja satu tahun pemerintahan Dian–Tuti, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah kebijakan ke depan. (roqib/deden)
