Kado Pahit Hari Jadi Kuningan ke 525
KUNINGAN (MASS) – Jarang sekali terjadi PERUBAHAN di sebuah negara atau daerah, jika dilakukan melalui gerakan partai tanpa adanya dukungan nyata dari gerakan massa (People Power).
Sejarah gerakan perubahan di Indonesia tidak pernah dilakukan oleh partai, kecuali ditekan gerakan Civil Society (People Power) yang dimotori oleh kaum terpelajar/intelektual/aktivis pergerakan sosial politik.
– Tahun 1908 : Berdiri Budi Utomo sebagai tonggak bangkitnya kesadaran kebangsaan, yang mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial politik dan partai-partai politik.
– Tahun 1928 kemudian dideklarasikan Sumpah Pemuda, yang dimotori kaum terpelajar pribumi.
– Tahun 1925 – 1926 : Organisasi-organisasi Pekerja yang diorganisir PKI memberontak Penjajah Belanda dan menuntut kemerdekaan.
– Tahun 1945 kemudian terjadilah deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh Bapak proklamator Dr. Ir. Soekarno yang dimotori para pemuda Menteng (kaum pergerakan Jakarta).
– 20 tahun kemudian mulai tahun 1965-1966 secara perlahan militer mengambil-alih kekuasaan, membubarkan PKI dan memaksa penyerderhanaan Partai Politik berdasarkan azas tunggal yang dimotori Gerakan Mahasiswa.
– Tahun 1968 : Presiden Soeharto definitif menjadi penguasa yang memasung demokrasi dan mengijinkan investor asing mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
– Dan akhirnya 30 tahun kemudian Soeharto dilengserkan, yang dimotori Gerakan Mahasiswa 1998.
Itulah catatan fakta bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia dalam berbagai lini sepanjang sejarah negeri ini bisa terjadi melalui gerakan yang dimotori oleh kaum intelektual.
Pada tahun 2023 ini Kabupaten Kuningan genap berusia 525 tahun. Mestinya sebuah usia yang sudah matang dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kuningan yang adil makmur dan sejahtera. Karena saat 5 tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam rapat Paripurna Istimewa penyampaian Visi Misi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan Acep Purnama telah mengutarakan Visi Misi Kuningan MAJU yakni Makmur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa sebagai perwujudan kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Janji Kampanye itu ternyata jauh panggang daripada api. Dipenghujung akhir masa jabatannya ternyata Acep Purnama malah Gagal Total dalam mewujudkan visi dan misi yang dibuatnya sendiri. Beberapa catatan kegagalan itu adalah sebagai berikut :
1. APBD Kuningan tahun 2023 defisit sebesar Rp 273 miliar setelah sebelumnya pada tahun 2022 mengalami skandal memilukan gagal bayar APBD Kuningan tahun 2022 dengan nilai fantastis mencapai Rp 245 miliar rupiah. Ini jelas memperlihatkan ketidakmampuan yang bersangkutan dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah yang berakibat fatal pada stagnannya pembangunan di Kuningan. Contoh kasus : TPP untuk 12.000 ASN Pemda Kuningan yang merupakan hak para pegawai sudah 5 bulan belum dibayar juga padahal keringat mereka sudah keluar.
2. Kuningan termasuk daerah di Jawa Barat yang penduduknya masuk kedalam kategori Miskin Ekstrem. Ini bisa dipahami karena tidak adanya program dan kegiatan dalam APBD Kuningan selama Acep Purnama menjabat yang benar-benar menyentuh urusan wajib rakyatnya. Sehingga tidak heran apabila berdasarkan data dari BPS bahwa di Kabupaten Kuningan saat ini angka kemiskinan sebesar 140 ribu jiwa tertinggi di Jawa Barat, angka pengangguran terbukanya 52 ribu jiwa dan kasus stunting yang naik mencapai 19,4 % tentu sangat menyedihkan.
3. Pencapaian kuantitas pembangunan infrastruktur fisik mengalami penurunan drastis. Sangat jauh berbeda dengan era Alm. Aang Hamid Suganda ketika menjabat Bupati Kuningan sehingga dikenang sampat saat ini sebagai ikon Bapak Pembangunan. Ini bisa dilihat kasat mata dengan banyaknya jalan rusak di seluruh pelosok Kabupaten Kuningan yang tidak diperbaiki.
4. Terbengkalainya pembangunan Gedung Kantor Setda Pemda Kuningan yang baru di kompleks Kuningan Islamic Center (KIC) padahal telah menelan anggaran negara puluhan miliar rupiah kondisinya sekarang malah miris menjadi tempat Jin untuk membuang anak.
5. Mangkraknya mega proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang dipaksakan sejak awal pelaksanaannya meskipun tidak ada kegiatan nasionalnya dalam APBN telah membuat kerugian keuangan daerah mencapai Rp 30 miliar rupiah lebih karena kesalahan fatal kebijakan perencanaan pemangku daerah.
Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan kita semua. Apalagi sudah menjadi rahasia umum dikala rakyatnya hidup miskin melarat, para pejabat Kuningan malah sibuk berbisnis dan hidup kaya raya bergelimang harta.
Ironisnya pada tahun 2023 ini meskipun mayoritas rakyat Kuningan merasakan kesulitan dan kemelaratan hidup yang mengakar, gerakan perubahan sulit untuk dilakukan karena para intelektual/aktivis dan tokoh masyarakatnya diam saja tidak ada yang berani bersuara satu pun alias pengecut.
Memang Acep Purnama adalah Bupati Kuningan, tapi Kuningan bukanlah Acep Purnama. Tanpa Kuningan, Acep Purnama pun niscaya ‘tiada’ dan bukan apa-apa. Tapi tanpa Acep Purnama, Kuningan akan selalu ada.
Yang pasti takkan bisa partai-partai apalagi DPRD memotori perubahan di Kabupaten Kuningan.
Kuningan, 30 Agustus 2023
Uha Juhana
Ketua LSM Frontal
