KUNINGAN (MASS) – Menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, Sarinah GMNI Kuningan memilih mendatangi kantor DPPKBP3A, Senin (12/9/2022) kemarin untuk audiensi.
Dalam audiensi tersebut, Sarinah Hera Juliana, yang juga moderator dalam audiensi tersebut membahas beberapa kasus yang terjadi belakangan. Sayangnya, Kepala Dinas DPPKBP3A Trisman Supriatna S Pd M Pd., berhalangan hadir sehingga diwakilkan Kepala UPTD PPPA Dr Yanuar Fairdaus S.
Hera menyebut, sebelumnya pihaknya juga sudah beraudiensi dengan Komisi IB dan DPPKBP3A pada 11 Januari 2022 lalu. Hasil dari audiensi tersebut DPPKBP3A menyatakan bahwa sudah menjalankan program-program untuk meminimalisir tindakan kekerasan.
“Namun pada kenyataannya kita bisa melihat dilapangan program program tersebut tidak terlihat adanya. Selain daripada itu tahun ini juga kasus kekerasan mengalami peningkatan dan perbedaan data. Sehingga berdasarkan hal tersebut menimbulkan banyak sekali pertanyaan mulai dari transparansi data serta kinerja DPPKBP3 dalam menanggulangi kasus tersebut,” ujar Hera.
Sarinah lainnya, Delfia, juga mempertanyakan mengenai data yang tidak sinkron dengan kenyataannya dan mempertanyakan pula apa penyebab terjadinya perbedaan data itu.
Sarinah Dinda, misalnya yang mempertanyakan kinerja Dinas tersebut seperti Program Desa Ramah Anak yang memang masih dalam tahap percobaan dan mulai dikembangkan. Itu pun banyak sekali kendala dalam menjalankan program tersebut, salah satunya dalam masalah anggaran.
“Dengan belum terealisasinya program secara maksimal tentu membuat kami bertanya-tanya sebetulnya apa yang menjadi kinerja Dinas DPPKBP3A dan apa jaminan yang diberikan kepada si korban?” ujar Sarinah Dinda.
Selanjutnya, pertanyaan demi pertanyaan juga muncul dari Sarinah Nadia. Dalam momentum Hari Jadi Kuningan ke-524, Bupati Kuningan mempamerkan kinerja bahwasannya Kabupaten Kuningan ini mendapatkan Penobatan sebagai Kabupaten Ramah Anak selama 6 kali berturut-turut.
Akan tetapi, hal itu cukup kontras dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan. Nadia mengatakan, apa sebetulnya arti daripada penobatan tersebut.
“Sebetulnya apa yang menjadi indikator Kabupaten Kuningan mendapatkan penobatan sebagai Kabupaten Ramah Anak?” ujar Sarinah Nadia.
Sarinah Nadia juga menyinggung DPPKBP3A yang dinilai kurang greget. Apalagi dinas terlalu terpaku pada anggaran yang sangat kurang.
Padahal, sebut Nadia, DPPKBP3A ini punya program untuk memperjuangkan hak-hak para korban harusnya dobrak terus jangan takut terhadap anggaran.
“Apalagi program Desa Ramah Anak ini seharusnya lebih difokuskan lagi, karena program ini sangat baik jika dikembangkan sangat pesat di tiap-tiap Desa sehingga bisa meminimalisir terjadinya angka kasus kekerasan dan pelecehan pada anak,” tegasnya.
Dr Yanuar Firdaus S menjawab satu persatu dari beberapa hal yang ditanyakan Sarinah. Perbedaan data di lapangan misalnya, itu diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan sehingga berakibat sangat fatal ketika terjadi perbedaan data, yang seharusnya data real sekian malah jadi sekian.
“Juga mungkin dari pihak kita sudah memberi kepada pihak terkait contohnya unit PPA yang di Polres namun mungkin dari pihak kami belum memperbaharui berapa jumlah korban yang sudah tertangani dan berapa jumlah korban yang belum tertangani, sehingga pada akhirnya disana terjadi perbedaan data,” jawabnya.
Kemudian, Kepala UPTD PPPA tersebut menjelaskan bahwasanya jaminan yang diberikan oleh DPPKBP3A ini adalah menggratiskan biaya untuk pelayanan dan penanganan korban hingga sembuh dan DPPKBP3A bekerja sama dengan pihak-pihak Rumah Sakit yang terkait.
Namun hal ini pun tidak sampai si korban sembuh total, karena hal itu sudah diluar kendali dinas dan itu sudah menjadi urusan keluarga sendiri. Disebutkan, kendalanya ada di anggaran.
Kemudian, soal penobatan Kabupaten Ramah Anak, dirinya tidak bisa menjelaskan terlalu detail. Yanh pasti, indikator-indikator yang dinilai oleh pihak kementrian.
“Untuk Indikator penobatan sebagai Kabupaten Ramah Anak ini saya pun tidak tahu, karena memang pada kenyataannya di Kabupaten Kuningan tersendiri masih belum terlihat ramah dan masih harus dalam proses penanganan dengan serius. Namun mungkin dari pihak Menteri nya, penobatan ini dilihat dari indikator-indikator lain sehingga Kabupaten Kuningan bisa dinobatkan sebagai Kabupaten Ramah Anak,” tutur Yanuar Firdaus S.
Sementara, audiensi sendiri berjalan selama kurang lebih 2 jam. Dialog yang hanya dihadiri Ketua UPTD PPPA Dr Yanuar Fairdaus S dan Sarinah GMNI Kuningan ini berjalan dengan lancar.
Wakil Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DOC GMNI Kuningan Siti Ernawati berharap, audiensi ini menjadi suatu cambukan untuk dinas DPPKBP3A dalam menangani segala bentuk problematika Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan.
“Dinas PPKBP3A seharusnya bisa menjalankan program-program dengan baik serta mampu menanggulangi maraknya kasus tersebut, karena dari segi anggaran APBD pun sudah terstruktur, sehingga seharusnya sudah tidak ada kendala-kendala dalam menangani problematika tersebut,” pungkasnya di akhir. (eki)
