KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 dari total 8 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan, secara berbarengan mengusulkan Pansus soal Gagal Bayar Pemda pada APBD TA 2022.
Pengusulan itu, dilakukan fraksi-fraksi pada Selasa (31/1/2022) kemarin sehari sebelum Rapat Konsultasi digelar antara Pemda dan DPRD, Rabu (1/2/2023) sore.
Informasi tersebut, dibenarkan Ketua Fraksi Gerindra Toto Tohari. Dalam podcast yang disiarkan secara live melalui Youtube, Toto yang kala itu mengaku baru saja dari luar kota, tidak bisa mengikuti rapat tersebut.
“Benar ada Rapim dan Ketua Fraksi. Di suratnya tidak tahu mau dihadiri Bupati. Kebetulan saya sedang di luar kota menuju Kuningan, bukan (karena) sengaja ketidakhadirannya. Kebetulan di undangannya hanya Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi,” sebut Toto.
Saat itulah, Toto ditanya perihal wacana Pansus yang sudah menyebar. Legislator asal Ciniru itu mengakui, dari total 8 fraksi, ada 7 fraksi selain PDIP yang mengajukan Pansus.
Ke 7 fraksi yang dimaksud, diantaranya Fraksi Gerindra – Bintang, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. “Berikut PKB dan PAN, mengajukan juga,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan Pansus ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Dirinya berharap, dengan adanya Pansus ini semua bisa terang benderang, termasuk akar permasalahan.
“Bukan mau cari maslaah, tapi mari selesaikan (masalah ini) bersama,” imbuhnya.
Toto, juga menyinggung soal penyusunan dan pengesahan APBD 2023. Dipaparkannya, kalo saat itu tahu anggaranya tidak ada, mungkin penyusunan itu akan jadi kajian juga.
Toto, yang mengaku sempat mengalami jadi pihak ketiga itu (sebelum di DPRD), nampak memgutarakan rasa prihatin saat para pelaksana proyek itu, ketar-ketir.
Pasalnya, saat pekerjaanya terlambat, para pelaksana ini dituntut waktu dan ada sanksi. Namun, dengan pembayaranya tersendat, maka mungkin saja mereka menanggung beban bunga, jika modalnya berasal dari perbankan.
Toto, mengatakan pihaknya mengusulkan Pansus ini agar kejadian seperti sekarang, tidak terulang kembali di masa mendatang. (eki/deden)
KUNINGAN (MASS) – Hj Titi Huryasih atau yang juga akrab disapa Titi Noorbandah, resmi dilantik jadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan, PAW (Pergantian Antar Waktu)...
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mendoakan Egis Sugianto SE MM menjadi Lurah Cigintung Kecamatan Kuningan secara definitive, bukan hanya...
KUNINGAN (MASS) – Kabar duka datang dari mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan 2009-2014 sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kuningan, Udin Burhanudin. Ia dikabarkan...
KUNINGAN (MASS) – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmennya dalam melayani dan berbagi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencanakan perubahan pembiayaan dengan pinjaman daerah jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu dibacakan Bupati Dr H Dian...
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Dapil XIII (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar) Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, kembali...
KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari sebelumnya jamparing melakukan survei terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani)....
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE mengaku sudah menerima keputusan Gubernur tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) salah satu anggota DPRD....
KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (2/6/2025) siang kemarin, sejumlah massa gabungan dari LSM dan Ormas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggelar audiensi. Giat...
KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali menyuarakan suara nurani rakyat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)...
KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pemberitaan di media cetak atau elektronik terkait isu-isu perselingkuhan ataupun nikih siri di kalangan pejabat publik setingkat anggota dewan yang...
KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini, internal DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan memanas. Pasalnya, setelah sebelumnya Plt Ketua DPC Gerindra Toto Tohari SE diterjang isu...
KUNINGAN (MASS) – Kondisi internal DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan memanas. Bahkan beredar, video dari puluhan ketua PAC, menyatakan penolakan terhadap Plt Ketua DPC...
KUNINGAN (MASS) – Mantan Ketua DPC Gerindra Kuningan, H Dede Ismail SIP, atau yang lebih akrab disapa Deis, mendesak pembentukan tim investigasi soal longsor...
KUNINGAN (MASS) – Di tengah-tengah efesiensi anggaran masih adanya tunda bayar atau gagal bayar yang tak kunjung selesai, Kabupaten Kuningan justru dikejutkan dengan pembelian...
KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H Dwi Basyuni Lc, mengaku pihaknya sebagai legislative, sudah diberitahu oleh Bupati Kuningan soal wacana pinjaman...
KUNINGAN (MASS) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Kuningan resmi melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurua Ranting (DPRa) se-Kabupaten Kuningan, Sabtu...
KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah...
KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB,...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencakan skema pinjaman ke Bank BJB untuk menyelesaikan gagal bayar pemerintah terutama ke pihak ketiga yang nilai hutangnya...
KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...
KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....
KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...
KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...