Bismillah
(Butir pemikiran Strategis untuk Indonesia)
Bahwa tulisan ini adalah: butir pemikiran terbuka untuk mencari solusi alternatif dalam konteks Indonesia saat KIWARI.
Pemikiran ini tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi muncul dari kesadaran bahwa dunia sedang bergerak menuju perubahan besar dan sesungguhnya Indonesia harus siap menghadapi dan mengatasinya.
Tetapi “siap menghadapi dan mengatasi “, tidak bisa dicapai dengan menggunakan paradigma yang sama dan sepertinya tengah menciptakan sesuatu bentuk ketergantungan selama ini.
Untuk itu, diperlukan paradigma baru. Diperlukan keberanian untuk keluar dari tempat paradigma fase: Mulkan Jabbariyyan yang sudah menguasai, menggenggam kekuatan teknologi, militer, politik, ekonomi, Hukum dan HAM, plus hal lainnya yang dipandang perlu oleh komponen mulkan jabbariyyan.
Oleh sebab itu, Bangsa Indonesia wajib mulai membangun kerangka berpikir alternatif untuk menghadapi fase transisi global menuju fase kelima: Gemah ripah lohjinawi – Negara Adil makmur mendapat ridho Allah/Baldatun toyyibatun waro’bun ghafur.
Tulisan ini adalah segelintir kecil kontribusi untuk bahan kajian bersama. Butir pemikiran ini tidak kemudian dimaksudkan sebagai cetak biru yang lengkap, melainkan sebagai pesan moral untuk mulai berpikir ke arah Indonesia Emas 2045.
Saya ingat judul lagu dari Broery Marantika; MUNGKINKAH?
Namun demikian, jangan berputus asa, tetap wajib optimis untuk menuju Indonesia Emas 2045, siapapun kelak yang menjadi pelanjut kepemimpinan nasional di Negara Republik Indonesia.
Kemudian?
I. Memahami Konteks: Apa yang Sedang Terjadi di Dunia?
Sebelum membahas apa yang harus dilakukan Indonesia, kita harus memahami apa yang sedang terjadi di dunia. Berikut adalah diagnosis singkatnya:
Pertama, sistem global sedang mencapai puncaknya, dan puncak itu adalah awal dari keruntuhan fase mulkan jabbariyyan.
Mulkan Jabbariyyan, sistem kontrol global yang dibangun oleh aliansi Netanyahu & Donald Trump dan sekutunya, sedang mencapai titik tertingginya.
CBDC, identitas digital, AI governance, transhumanisme, semua infrastruktur kontrol sedang dibangun dengan kecepatan tinggi. Tetapi sistem ini memiliki kontradiksi internal yang tidak bisa diselesaikan: ia membutuhkan energi tak terbatas, ia rapuh terhadap guncangan, dan ia menciptakan ketergantungan yang akan menjadi bumerang ketika infrastrukturnya runtuh.
Kedua, dunia sedang terbelah menjadi dua kutub. Di satu sisi, Zionis Israel Netanyahu – Aliansi AS/Donald Trump dan sekutunya, yang dipimpin AS dengan NATO sebagai sayap militernya. Di sisi lain, kutub kedua, poros Eurasia yang dipimpin Rusia-China dengan BRICS sebagai instrumen ekonominya.
Ini bukan Perang Dingin baru, ini adalah sesuatu yang lebih fundamental: pertarungan antara sistem yang akan runtuh dan alternatif yang sedang mulai dibangun.
Ketiga, Indonesia berada di persimpangan. Posisi Indonesia lebih kompleks daripada kebanyakan negara. Kita adalah negara Muslim terbesar, tetapi ekonomi dan militer kita bergantung pada kedua kutub. Kita mendukung Palestina, tetapi menghadapi tekanan untuk mengakui Israel. Kita ingin menjaga keseimbangan, tetapi kekuatan dominan tidak mengizinkan keseimbangan.
Dalam konteks inilah tema kemandirian ekonomi dan kepemimpinan berdaulat menemukan urgensinya.
II. Mengapa Kemandirian Ekonomi?
Kemandirian ekonomi sering dibahas sebagai tujuan pembangunan nasional. Tetapi dalam konteks fase transisi global, ia adalah strategi bertahan hidup. Berikut adalah argumennya:
Pertama, sistem keuangan global akan menjadi medan pertempuran pertama. Ketika kemudian sanksi, blokade dan perang dagang meningkat, negara-negara yang bergantung pada dolar, SWIFT, dan lembaga keuangan internasional akan menjadi yang pertama jatuh. Indonesia harus mulai membangun sistem keuangan alternatif sekarang, bukan setelah krisis datang menimpa.
Kedua, rantai pasok global akan terputus. Ketika Selat Hormuz ditutup, ketika Laut China Selatan menjadi zona perang, ketika kapal-kapal tidak bisa berlayar, negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri akan kelaparan. Solusi alternatif: Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan swasembada pangan dan energi. Nampaknya potensi ini sudah mulai dilaksanakan, mengarah kepada kenyataan yang diharapkan.
Ketiga, ketergantungan teknologi adalah kerentanan. Ketika cloud runtuh, ketika server mati, ketika jaringan 5G/6G terputus, negara yang teknologinya bergantung pada infrastruktur asing akan kembali ke zaman batu. Indonesia harus membangun infrastruktur teknologi yang mandiri, semisal membangun penguatan teknologi di kebutuhan TNI.
Kemudian, Kemandirian ekonomi bukanlah isolasi. Ia adalah diversifikasi. Ia adalah membangun kapasitas sendiri sambil tetap terhubung dengan dunia, tetapi tidak bergantung kepada siapapun.
III. Mengapa Kedaulatan Politik?
Sebuah Analisis Strategis bahwa:
Kedaulatan politik sering disalah pahami sebagai retorika nasionalis. Tetapi dalam konteks fase transisi global, ia adalah strategi navigasi. Berikut adalah argumennya:
Pertama, tanpa kedaulatan politik, keputusan strategis dibuat oleh kekuatan asing. Ketika Indonesia harus meminta izin untuk mengunjungi Rusia, ketika kita harus memberikan konsesi setelah kunjungan itu, ketika bandara kita dijadikan pusat perawatan pesawat asing, kita tidak berdaulat. Kita adalah protektorat.
Kedua, tanpa kedaulatan politik, aliansi kita ditentukan oleh yang kuat, bukan oleh yang benar. Fahami Qur’an di surah Al-Maidah ayat 82: telah memetakan siapa yang seharusnya menjadi aliansi kita. Menjadi sahabat kita. Tetapi selama kita tidak berdaulat, kita tidak bisa memilih aliansi berdasarkan nubuwwah dimaksud, kita hanya bisa mengikuti perintah.
Ketiga, tanpa kedaulatan politik, kita akan ikut hancur ketika sistem runtuh. Negara-negara yang paling bergantung pada sistem yang mungkin runtuh, akan menghadapi kepahitan paling parah.
Kedaulatan politik adalah strategi untuk meminimalisir dampak keruntuhan dimaksud, dengan memastikan bahwa kita tidak sepenuhnya terikat pada nakoda pemberani dan nekad, tetapi mesti waspada dimana kapal bisa karam.
Kedaulatan politik bukanlah permusuhan. Ia adalah kemandirian dalam mengambil keputusan. Ia adalah kemampuan untuk mengatakan “tidak” ketika tekanan datang, dan untuk mengatakan “ya” ketika peluang muncul.
IV. Kerangka Strategis: Lima Pilar Kemandirian dan Kedaulatan
Bagaimana Indonesia membangun kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik? Berikut adalah lima pilar-pilar yang bisa menjadi kerangka strategis:
Pilar Pertama: Kemandirian Finansial. Diversifikasi cadangan devisa. Membangun sistem pembayaran alternatif di luar SWIFT. Mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Bergabung dengan BRICS dan mengembangkan New Development Bank sebagai alternatif terhadap IMF dan World Bank. Tujuannya: ketika sistem keuangan global goncang, Indonesia tetap bisa bertransaksi.
Pilar Kedua: Ketahanan Pangan dan Energi. Membenar gunakan konversi lahan pertanian. Membangun lumbung pangan nasional. Mengembangkan energi terbarukan berbasis sumber daya lokal. Mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Tujuannya: ketika rantai pasok global terputus, Indonesia tidak kelaparan.
Pilar Ketiga: Kemandirian Teknologi. Membangun pusat data nasional. Mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak sendiri. Mengamankan infrastruktur digital dari kontrol asing. Berinvestasi pada riset dan pengembangan. Tujuannya: ketika cloud global runtuh, Indonesia masih bisa berkomunikasi.
Pilar Keempat: Kemandirian Pertahanan. Membangun industri pertahanan nasional. Mengurangi ketergantungan pada impor senjata dari negara-negara NATO. Mengembangkan doktrin pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Tujuannya: ketika tekanan militer meningkat, Indonesia bisa mempertahankan diri.
Paling tidak hal urgen adalah: kebutuhan alat teknologi khusus untuk kebutuhan Babinsa.
Pilar Kelima: Kepemimpinan Berdaulat. Membangun aliansi strategis berdasarkan prinsip, bukan tekanan.
Mendukung Palestina secara konsisten. Memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS dan OKI. Berani mengatakan “tidak” ketika kedaulatan terancam. Tujuannya: Indonesia menjadi subjek sejarah, bukan objek.
V. Tantangan dan Risiko
Membangun kemandirian dan kedaulatan tidak mudah. Ada tantangan besar yang harus dihadapi.
Pertama, tekanan dari kekuatan dominan. Setiap langkah menuju kemandirian akan dilihat sebagai ancaman oleh aliansi Zionis teroris Israel Netanyahu dan Donald Trump beserta sekutunya. Mereka akan merespons dengan tekanan ekonomi, isolasi diplomatik, atau bahkan ancaman militer. Venezuela adalah contohnya. Iran adalah contohnya. Indonesia harus siap dan berani menghadapi tekanan dimaksud tersebut di atas.
Kedua, resistensi internal. Elit-elit yang diuntungkan oleh ketergantungan akan menolak perubahan. Mereka akan menggunakan argumen “realisme” untuk mempertahankan status quo. Mereka akan menuduh para pendukung kemandirian sebagai “naif” atau “idealis.” Melawan resistensi internal ini sama sulitnya dengan melawan tekanan eksternal.
Ketiga, biaya transisi. Membangun kemandirian membutuhkan investasi besar. Dalam jangka pendek, mungkin terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau ketidakstabilan. Ini adalah harga yang harus dibayar. Tetapi tidak membangun kemandirian akan memakan biaya yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Apalagi bicara Indonesia Emas 2045.
Mengapa ini harus dilakukan?
Karena alternatifnya adalah kehancuran. Ketika sistem global runtuh, dan ia akan runtuh, negara-negara yang paling bergantung akan hancur. Indonesia harus memilih: Pertama membayar harga kemandirian sekarang, atau kedua membayar harga kehancuran nanti.
VI. Rekomendasi: Langkah-Langkah Konkret untuk Memulai
Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa diambil Indonesia dalam jangka pendek:
Pertama, membentuk Dewan Strategis Transisi Global. Sebuah lembaga yang bertugas memetakan risiko dan peluang fase transisi, mengkoordinasikan langkah-langkah kemandirian, dan memberikan rekomendasi kepada presiden.
Lembaga dimaksud harus terdiri dari para ahli: intelijen, geopolitik, ekonomi, militer, spiritual, hukum dan Ham, agama, bukan hanya teknokrat.
Kedua, memulai diversifikasi cadangan devisa secara bertahap. Mengurangi porsi dolar dan meningkatkan porsi emas, yuan, rubel, dan mata uang negara-negara BRICS lainnya. Ini bukan langkah radikal, ini adalah langkah hati-hati yang sudah dilakukan oleh banyak negara.
Ketiga, mempercepat program ketahanan pangan. Sebab ketahanan pangan adalah salah satu kunci ketahanan pertahanan nasional. Kemudian, menetapkan target swasembada pangan dalam lima tahun. Menghentikan impor bahan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Memberikan insentif memadai kepada petani lokal.
Keempat, memulai negosiasi dengan BRICS untuk sistem pembayaran alternatif. Tidak perlu menunggu keanggotaan penuh. Indonesia bisa mulai dengan kerjasama bilateral menggunakan mata uang lokal.
Kelima, membangun kesadaran publik, menyelenggarakan forum-forum diskusi tentang fase transisi global, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian, membangun dukungan politik untuk langkah-langkah yang sulit dan rumit.
EPILOG: Saatnya Berani Memilih
Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan sumber daya alam melimpah, populasi besar, dan posisi geografis strategis. Tetapi selama berdekade-dekade, kita telah memilih untuk menjadi konsumen dalam sistem yang dibangun oleh komponen oligarki. Kita telah memilih kenyamanan ketergantungan daripada risiko kemandirian.
Fase transisi global yang akan datang akan mengakhiri pilihan itu. Ketika sistem runtuh, tidak akan ada lagi kenyamanan. Tetapi Yang ada hanyalah pertanyaan: apakah kita sudah siap?
Jawaban atas pertanyaan itu bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Bukan besok. Bukan tahun depan. Tahun sekarang ini: Th. 2026
Saatnya Indonesia tidak perlu ragu dan wajib berani.
Saatnya Indonesia keluar dari wadah paradigma fase keempat (Mulkan Jabbariyyan).
Saatnya Indonesia membangun kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik.
Sebagai penutup, mohon ijin saya sampaikan pesan moral strategis bahwa: Dengan penuh harapan dan percaya, sudah saatnya Indonesia dalam kepemimpinan Presiden RI: Prabowo Subianto: Indonesia menjaadi subjek sejarah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan “tidak tercatat menjadi objek sejarah”, dimana “negara zionis asing bermain”, yang belum tentu dapat membantu mewujudkan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hadanallahu Waiyyakum Ajma’in
Awang Dadang Hermawan
*) Pemerhati Intelijen, Sosial Politik dan SARA
—————————–Â
5Â Juni 2026