KUNINGAN (MASS) – Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa kembali memuncak. Warga Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis dijadwalkan akan menggelar aksi pada Senin (20/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes atas kepemimpinan kepala desa setempat yang dinilai tidak amanah.
Bertajuk “Aksi Masyarakat Kalimanggis Kulon”, warga secara tegas mendesak agar Kepala Desa segera melepaskan jabatannya. Narasi yang beredar di masyarakat menyebutkan sang pemimpin desa dianggap telah ingkar janji terhadap komitmen-komitmen yang sebelumnya pernah disampaikan kepada warga.
Salah satu koordinator aksi, Tirta, membenarkan rencana pergerakan massa tersebut. Menurutnya, aksi ini bukan tanpa alasan, melainkan akumulasi dari keresahan warga yang merasa suara mereka tidak didengar.
“Pamflet ajakan aksi udah tersebar iya kami menuntut sesuai yang ada di pamflet itu,” tuturnya saat dikonfirmasi kuninganmass.com Sabtu (19/4/2026).
Ada beberapa poin utama yang menjadi tuntutan warga dalam demo mendatang. Selain mendesak kepala desa untuk “lengser”, warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa.
“Masyarakat ingin mendapatkan penjelasan terbuka mengenai ke mana saja aliran Dana Desa selama ini dialokasikan,” tambahnya.
Tak hanya soal Dana Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi sorotan tajam. Warga mempertanyakan kinerja pengurus BUMDes serta penggunaan anggarannya yang dinilai tidak jelas dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Mereka menuntut audit terbuka agar anggaran tidak menjadi tanda tanya besar di mata publik.
“Kami mempertanyakan ke mana lokasi Dana Desa, alokasinya untuk apa saja, dan bagaimana kinerja BUMDes selama ini. Intinya, kami ingin transparansi yang nyata demi kemajuan Kalimanggis Kulon ke depan,” pungkasnya.
Diharapkan aksi yang akan dilaksanakan besok pagi dapat berjalan dengan tertib dan damai. Mata publik kini tertuju pada Desa Kalimanggis Kulon, menanti bagaimana sikap kepala desa dalam menjawab tuntutan mundur dan berbagai pertanyaan terkait anggaran yang dilayangkan oleh warganya sendiri. (raqib)