CIBINGBIN (MASS) – Ungkapan Kades Cipondok Kecamatan Cibingbin yang mengatakan pertambangan batu andesit di Bukit Sarongge Dusun Cibodas desa itu belum dimulai, dibantah oleh warganya. Justru operasional tambang batu tersebut sudah dilakukan sejak Ramadan tahun lalu.
“Perusahaan sudah menambangnya sejak bulan puasa tahun 2017 kemarin. Bohong kalau kuwu mengatakan belum dimulai,” ungkap warga Cipondok, Tunggul Naibaho yang kebetulan menjadi penasihat Sorak (Solidaritas Rakyat) Cipondok, Minggu (8/4/2018).
Dia mengakui, kini pertambangan sudah mengantongi ijin. Namun ijinnya baru diterbitkan Pemprov Jabar pada 29 Februari 2018. Sedangkan sebelumnya, pertambangan yang dilakukan tanpa ijin alias tambang liar.
“Kenapa ada penolakan, karena masyarakat tak dilibatkan seluruhnya. Audiensinya terseleksi alias orang-orang sendiri dan manipulatif, sehingga timbul perlawanan,” ucapnya.
Tunggul juga menjelaskan kenapa masyarakat tidak melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan liar pada waktu itu. Menurut dia, masyarakat masih menahan diri dan tenggang rasa karena akan melibatkan pemerintahan desa.
“Masyarakat tenggang rasa. Sama halnya dengan apa yang dilakukan kepolisian yang mendiamkan. Kepolisian hanya mengambil kunci beko pada Oktober 2017 lalu. Tindak pidananya tidak ditindaklanjuti. Dan semenjak kunci beko diambil, tidak ada lagi pertambangan,” kata Tunggul.
Namun sekali lagi ia menegaskan, sejak Ramadhan atau Juni 2017 sampai Oktober 2017, sudah terjadi eksploitasi batu. Mulai dari mengambil, memecah, mengangkut hingga menjual batu tersebut. Buktinya, batu tersebut sempat dijual ke proyek Pasar Cibingbin. Setelah kadesnya tahu batu berasal dari Cipondok, kata Tunggul, kiriman batu dihentikan.
“Jadi kalau kuwu bilang belum beroperasi itu bohong. Plt bupati pun sudah melihat sendiri bagaimana kondisi sebenarnya. Bahkan sewaktu Plt bupati meninjau, ada 12 masyarakat yang ngamuk ke ulis (sekdes) kenapa mereka tidak dilibatkan,” paparnya.
Lebih jauh Tunggul mengatakan, kini penolakan warga semakin menguat meski sudah ada ijin dari Pemprov Jabar. Hampir 200 tandatangan sudah terkumpul. Ketua Sorak Cipondok, Thomas Hadinoto SE bersama tokoh local H Sukwara yang menanyakan langsung kepada warga terkait tindaklanjut galian tersebut.
“Ijin eksploitas memang sudah dikeluarkan. Tapi untuk ijin pengangkutan dan penjualannya belum ada. Aksi penolakan warga di sini makin kenceng,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan, pada sosialisasi dulu hanya dihadiri 36 orang. 12 diantaranya aparat, sedangkan 24 orang lainnya sebagian besar pemilik lahan. Tak heran jika muncul penolakan lantaran warga merasa tidak dilibatkan. (deden)
