Pemkab Kuningan Rencankan Pinjaman Daerah, Fraksi PDIP Setuju, Asal……

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencanakan pinjaman daerah guna menormalkan arus kas keuangan daerah. Merespon hal itu, Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Kuningan mengaku setuju asal dengan ketentuan tertentu. Hal itulah yang disampaikan Ketua F-PDIP DPRD Kuningan Rana Suparman S Sos. Pentolan aktivis GMNI itu menegaskan, bahwa dengan segala resiko, kondisi mangkrak bayar (gagal/tunda … Baca Selengkapnya

Elon-Toto Tetap, dr Susi dan Agus Basuki Jadi Staf Ahli

KUNINGAN (MASS) – Akhirnya teka-teki tentang rotasi/mutasi diantara pejabat tinggi (eselon 2) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan kini terjawab sudah. Pasalnya hari ini, Jumat (13/6/2025), digelar pelantikan dan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan. Dari rotasi/mutasi itu, yang dilantik hanya ada 13 nama. Dari ke-13 nama itu, sebagian besar … Baca Selengkapnya

Sebut Kebijakan Dian-Tuti Menggantung Tak Tentu Arah, Ketua SARUKUN Bawa-bawa Prabowo

KUNINGAN (MASS) – Ketua Sarjana Urang Kuningan (SARUKUN) Muhammad Fauzan Ash Shidiqi menyoroti kebijakan-kebijakan Bupati-Wakil Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH MKn yang muncul setelah melewati 100 hari kerja. Ia menyinggung isu yang terus muncul soal internal pemerintahan tidak segera diselesaikan Dian, mulai dari mutasi dan rotas, isue kebocoran nama, … Baca Selengkapnya

Ribuan Honorer Geruduk Gedung Dewan, Minta Diangkat Jadi P3K Full Time Bukan Paruh Waktu

KUNINGAN (MASS) – Ribuan massa yang terdiri dari honorer R2 dan R3 Kabupaten Kuningan, melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (16/1/2025) siang ini. Honorer yang terdiri dari tenaga teknis, nakes dan lainnya itu (honorer guru dikabarkan tidak ikut aksi), menyuarakan keresahannya soal kejelasan status. Bukan tanpa sebab, diantara mereka ada yang sudah … Baca Selengkapnya

Keberatan Disebut Kelompok Intoleran dan Bantah Pemkab Kuningan Langgar Konstitusi

KUNINGAN (MASS) – Adanya pernyataan SETARA Institute yang menyatakan bahwa pelarangan kegiatan Jalsah Salanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Negara dan tunduk terhadap tekanan intoleran, adalah pernyataan yang sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum. Sehubungan dengan adanya pernyataan SETARA Institute tersebut, sebagai Divisi Hukum Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan ( APIK … Baca Selengkapnya

TPP ASN Nunggak, Bupati Jawab Begini

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang menjadi sorotan, adalah tunggakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Kuningan. Tunggakan TPP sendiri, dikatakan pendemo, berpengaruh pada perputaran masyarakat. Jika biasanya ASN banyak belanja ke … Baca Selengkapnya

Tak Ada Wabup Saat Mutasi dan Pelantikan Pejabat, Diajak Nggak Pak?

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam pelantikan itu hanya dihadiri Bupati H Acep Purnama SH MH, Sekda Dr H Dian Rahmat Yanuar M Si serta Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Pasca pelantikan, Bupati ditanya kenapa Wabup tak … Baca Selengkapnya

Setoran Parkir dari RSUD 45 Sebesar 170 juta Dikemanakan?

KUNINGAN (MASS) – Pasca munculnya kritikan tidak adanya pemasukan dari sektor tempat parkir khusus ke PAD Pemkab Kuningan, pengelola parkir angkat bicara. Salah satunya adalah Bonang. Pengelola parkir RSUD 45 Kuningan (pihak ketiga) di tahun 2022 itu mengaku, untuk tahun itu ia menyetor sebesar 170 juta. “Pada akhir tahun 2021, saya setor 170 juta untuk … Baca Selengkapnya

Pantas Saja Kuningan Miskin Extreme, Ternyata Gara-Gara Gagal Bayar

KUNINGAN (MASS) – Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Saya baru menyadari kenapa data statistik Pusat maupun Provinsi mencatat pada tahun 2021 Kabupaten Kuningan (13.1%) menjadi daerah kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya (13.13%) yang status dan angka kemiskinannya sangat tinggi bahkan sangat, sangat extreme. … Baca Selengkapnya

Kabar Gembira, Kuningan Buka 1041 Formasi Untuk P3K, Ini Rinciannya!

KUNINGAN (MASS) – Kabar gembira datang untuk kalian yang bercita-cita untuk mengabdi sebagai pegawai negri atau pegawai pemerintahan. Pasalnya, saat ini Kabupaten Kuningan membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemkab Kuningan TA 2022. Berdasarkan surat Pengumuman dengan Nomor : 813/2693/BKPSDM/2022, kebutuhan formasi jabatan yang dibutuhkan mencapai 1.041. Meliputi tenaga guru … Baca Selengkapnya