Sebut Kantor Kelurahan Kurang Layak, Golkar Juga Minta Pemkab Tuntaskan Regulasi Turunan Soal BPR, Singgung Penyertaan Modal Bangunan Eks Kantor BPBD
KUNINGAN (MASS) – Dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Rancangan APBD TA 2027, pihaknya menyoroti beberapa hal yang kondisinya dianggap mendesak. Salah dua yang disoroti adalah perihal kondisi fisik Kantor Kelurahan yang dianggap memprihatinkan, serta regulasi lanjutan setelah perubahan bentuk hukum BPR. Dalam PU Fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius … Baca Selengkapnya