diskresi

Apakah Penerbitan SK No. 900 Dapat Dibenarkan sebagai Pertimbangan Kebijakan (Diskresi)?

oleh

APAKAH PENERBITAN SK No : 900 / KPTS.400 / 413 / 2025 )  DAPAT DIBENARKAN SEBAGAI  PERTIMBANGAN KEBIJAKAN  ( DISKRESI ) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG  UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KUNINGAN (MASS) – Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu,ketika … Baca Selengkapnya

Dianggap Paripurna Ilegal, Ketua F-PDIP Angkat Bicara

oleh

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna DPRD tentang pengumuman fraksi-fraksi, Senin (4/11/2019) yang dianggap ilegal, mendapat tanggapan dari Ketua F-PDIP, Dede Sembada. Ia memaparkan dasar hukum dari pelaksanaan paripurna tersebut, kala ditemui kuninganmass.com di ruang fraksinya, Selasa (5/11/2019). “Rapat paripurna kemarin itu dalam rangka melaksanakan hasil konsultasi ke kemendagri, implementasi dari pasal 120 ayat 7 PP … Baca Selengkapnya