Board of peace

Politik Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia di Tengah Kebijakan MBG & Board of Peace

oleh

KUNINGAN (MASS) – Adalah Sunaryati Hartono dalam bukunya ‘Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional’ (1991), menyebutkan : “politik hukum nasional Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara dinamis oleh faktor lokal (sosio-kultural dan pluralisme hukum adat/Islam) dan global (globalisasi, hukum internasional). Politik hukum ini bertujuan membangun sistem hukum yang unifikasi dan moderen, namun tetap … Baca Selengkapnya

Potret Wajah Eskalasi Amerika Serikat/Israel – Terhadap – IRAN di Tengah: TALBIS BOARD OF PEACE

oleh

(Ketika Narasi Perdamaian Menjadi Topeng untuk kejahatan Perang) Bismillah “Dan mereka merencanakan tipu daya, dan Allah merencanakan tipu daya. Dan Allah sebaik-baik perencana tipu daya.”(QS. Ali Imran: 54). Pada pertengahan Februari 2026, media dunia dipenuhi berita menyoal pembentukan Board of Peace. Sebuah lembaga internasional yang diklaim sebagai wadah dialog abadi antara negara-negara besar dan Timur … Baca Selengkapnya

Menimbang “Board Of Peace”: Politik Bebas Aktif, Amanat Konstitusi dan Isyarat Zaman

oleh

Bismillah KUNINGAN (MASS) – Surat Terbuka Forum Purnawirawan TNI (FPP TNI) kepada Presiden RI (26 Februari 2026) yang menolak keikutsertaan Indonesia dalam skema “Board of Peace” (BoP) memuat lima argumen kunci: (1) pelibatan TNI di luar negeri harus berbasis mandat PBB, bukan kepentingan negara tertentu;(2) bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif;(3) berpotensi mengkhianati amanat … Baca Selengkapnya