JAKARTA (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan puluhan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada tahun ini, BGN mencatat kebutuhan sebanyak 32.460 PPPK.
Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Dalam kesempatan itu, Dadan mengungkapkan, BGN akan membuka seleksi PPPK tahap III dan IV untuk kategori umum.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap III dan IV. Kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460,” ujar Dadan.
Menurutnya, penambahan jumlah PPPK tersebut dilakukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia BGN agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan rekrutmen PPPK untuk tiga komponen pegawai inti yang bertugas di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada tahap pertama, sebanyak 2.080 PPPK telah resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhitung sejak 1 Juli 2025.
Sementara itu, pada tahap kedua, BGN kembali melakukan seleksi terhadap sekitar 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang sebelumnya telah mengikuti dan dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Adapun 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, yang terdiri atas 375 akuntan dan 375 ahli gizi.
“Mereka sudah melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi melalui computer assisted test. Mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” pungkas Dadan. (didin)
