KUNINGAN (MASS) – Krisis air yang melanda wilayah Linggajati, Linggasana, dan beberapa desa lainnya di sekitar lereng Gunung Ciremai semakin memprihatinkan. Gema Jabar Hejo sebagai organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, melalui Ketua DPD Gema Jabar Hejo, Daeng Ali mengingatkan bahwa krisis air ini tidak hanya berdampak pada pasokan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga dapat merusak ekosistem yang bergantung pada mata air tersebut.
Pihaknya menyampaikan krisis air yang terjadi saat ini disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, di mana salah satu penyebab utamanya adalah dugaan pembendungan aliran mata air untuk kepentingan bisnis.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Eksploitasi yang tidak bijaksana terhadap sumber daya alam, khususnya air, jelas merugikan masyarakat dan ekosistem yang ada. Pembendungan mata air untuk kepentingan bisnis seharusnya tidak dibenarkan, karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan keberlangsungan alam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Daeng Ali menegaskan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan ekosistem yang ada. “Air adalah hak bersama. Pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Tidak bisa hanya mengutamakan keuntungan segelintir pihak, sementara masyarakat dan lingkungan menjadi korban,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya menyoroti perubahan penting dalam regulasi pemanfaatan air melalui UU 32 Tahun 2024, yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Pasal 43A ayat (2) dalam UU tersebut membatalkan dan mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dari UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Perubahan ini membuka kembali peluang pemanfaatan air di kawasan konservasi, tetapi dengan aturan yang lebih ketat.
“Pemanfaatan air di dalam kawasan konservasi kembali diperbolehkan dalam UU 32 Tahun 2024, namun ada syarat-syarat yang mengikat. Besaran debit air, teknis pemanfaatannya, dan peta pemanfaatan yang disetujui oleh Dirjen harus jelas. Misalnya, jika debit air di suatu mata air 100 m³/detik, maka ada bagian dari debit tersebut yang harus dilepaskan agar tidak merusak ekosistem yang bergantung pada aliran air tersebut. Pipa dan infrastruktur yang digunakan juga harus disesuaikan dengan debit yang ada, sehingga pemanfaatan air dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, penggiat lingkungan yang fokus terhadap revitalisasi mata air ini menekankan pentingnya menerapkan sistem pengelolaan air secara komunal, di mana pemanfaatan air harus memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Sistem komunal adalah kunci untuk memastikan pemanfaatan air yang adil. Pemanfaatan air harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak dan kelestarian alam. Tidak boleh ada pihak yang membendung sepenuhnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Namun, Daeng Ali juga mencatat bahwa UU 32 Tahun 2024 saat ini sedang digugat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut meminta agar beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, termasuk yang mengatur pemanfaatan air, diuji kembali.
“Saat ini, UU 32 Tahun 2024 sedang dalam proses gugatan di MK. Pemerintah dilarang mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunan dari UU tersebut hingga ada keputusan final dari MK. Oleh karena itu, kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai gugatan ini,” tambahnya.
Dalam hal ini, pihaknya menekankan meskipun ada perubahan dalam regulasi, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
“Keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemanfaatan sumber daya alam, terutama air, harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang mendahulukan kepentingan bersama,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, Gema Jabar Hejo mendorong agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bekerja sama untuk memastikan pengelolaan air yang bijaksana dan berkelanjutan.
“Kami mendorong agar ada regulasi yang lebih tegas dalam mengelola sumber daya air, sehingga krisis air yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di kawasan lereng Gunung Ciremai, tidak terus berlanjut. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam,” pungkasnya. (eki/rl)
