KUNINGAN (MASS) – Rencana kegiatan retreat bagi aparatur desa di Kabupaten Kuningan kembali memancing kritik pedas. Kali ini, tanggapan datang dari Ridwanto, Kabid HPKP PK IMM Ibnu Sina, yang menilai agenda tersebut tidak mendesak di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.
Ridwanto menegaskan pemerintah desa seharusnya lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Menurutnya, desa jangan sampai menghamburkan dana untuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi perangkat desa.
“Jika memang kegiatan retreat itu tidak wajib, saya sarankan kepala desa sebaiknya tidak perlu ikut. Kita harus melihat skala prioritas di tengah kondisi ekonomi saat ini,” ujar Ridwanto Kamis (30/4/2026).
Sorotan utama tertuju pada besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap desa. Diketahui, biaya untuk mengikuti kegiatan tersebut mencapai Rp4,8 juta per orang. Jika satu desa mengirimkan dua perwakilan, maka setiap desa harus merogoh kocek hampir Rp10 juta.
“Angka tersebut cukup besar jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Kuningan, jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga di desa masing-masing,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa lebih peka dan memiliki empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat di akar rumput. Penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial dianggap kurang tepat saat masih banyak kebutuhan warga yang belum terpenuhi.
“Pemerintah desa harus lebih peka. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang kurang mendesak, sementara di sisi lain masih banyak persoalan masyarakat yang butuh penanganan cepat,” pungkasnya. (raqib)
