Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Village

Soal Pungutan Rp350 Ribu, Kepala DPMD Mengaku Tak Tahu-menahu

KUNINGAN (MASS) – Selaku instansi yang masuk kepanitian Pilkades serentak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan tidak tahu menahu soal pungutan kepada para calon kades.

Ini ditegaskan Drs Deniawan MSi kala dikonfirmasi kuninganmass.com, Jumat (4/10/2019). Menurutnya, DPMD tidak pernah mengeluarkan kebijakan bagaimana caranya si calon kades itu mendapatkan sebuah berkas yang jadi persyaratan.

“DPMD hanya mengeluarkan dalam bentuk regulasi, baik perda maupun perbup tentang persyaratan calon kades itu apa saja. Diantaranya ada SKCK, surat keterangan bebas narkoba. Adapun teknis dia mendapatkan berkas tersebut, mangga, karena DPMD tak pernah mengatur,” jelas Deni.

Dalam perda dan perbup pun, lanjutnya, keterangannya sudah jelas. Surat keterangan (suket) bebas narkoba yang dikeluarkan BNNK atau laboratorium lain yang berkompeten.

“Jadi kalau tidak dari BNN, dari Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) juga mangga. Jadi aneh, karena DPMD gak pernah ngatur. Mun kitu mah, hayu nyieun, buru ditampung di DPMD, nya teu bisa. Itu mah punya otoritas masing-masing di lembaganya,” kata Deni.

Apakah inisiatornya pihak pemerintah kecamatan? Deniawan menjawab tidak tahu. Justru dirinya mengarahkan wartawan untuk menanyakannya ke BNNK menyangkut siapa inisiator pelaksanaan tes urine di kantor kecamatan.

“Kami tak pernah mengatur itu. Meski termasuk panitia (pilkades, red). Kita mah yang penting ada berkas hitam diatas putih. Ini loh suket bebas narkoba. Terlepas dikeluarkan BNN, Labkesda, Prodia, yang penting lembaganya kompeten. Soal biayanya berapa, ya gak tahu karena instansi lain,” imbuhnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Baca juga: https://kuninganmass.com/government/tes-urine-calon-kades-habiskan-dana-rp350-ribu/

Ditanya apakah sebuah CV dibolehkan untuk melakukan tes urine, kembali Deniawan menjawab tidak tahu. Ditegaskan, yang penting calon kades ketika pemeriksaan berkas bisa memperlihatkan persyaratan tersebut.

“Adapun teknis cara mendapatkannya gak usah diatur oleh kami. Udah pada dewasa kok,” pungkasnya. (deden)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Keterbatasan gerak masyarakat dalam masa pandemi covid-19 ternyata dimanfaatkan oleh beberapa pelaku kejahatan. Penurunan kondisi ekonomi menjadi motif dan modus bagi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Munculnya Covid-19 atau populer disebut dengan virus corona di Wuhan Cina pada akhir tahun lalu, telah mengubah berbagai tatanan kehidupan dunia...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda, SH MSi, sangat mengapresiasi kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis Sumber Daya Alam. Kegiatan...

Government

KUNINGAN (MASS)- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan angkat bicara mengenai  permasalah  BPJS Kesehatan perangkat desa di Kabuapten Kuningan. Menurut Kabid Pemdes H...

Advertisement