KUNINGAN (Mass) – Sejumlah kritikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, dituangkan pula pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) TA 2016. Bahkan, soal pencanangan Kuningan sebagai Kabupaten Kuningan pun kembali disinggung.
“Pemda telah mencanangkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan pada Mei 2016 lalu. Kami mengapresiasi atas pencanangan itu,” sebut jubir DPRD, H Ujang Kosasih MSi dalam nota keputusan DPRD terkait LKPJ Bupati akhir TA 2016 pada rapat paripurna belum lama ini.
Namun demikian kata Ujang, Kabupaten Pendidikan hanya baru enak didengar saja. Sebab, faktanya masih jauh dari standarisasi. Satu sisi mendeklarasi Kabupaten Pendidikan, tapi disisi lain kondisi SDM pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan masih jauh dari standarisasi sebagai Kabupaten Pendidikan.
“Lebih ironis, sampai hari ini belum tersurat secara khusus anggaran yang menopang Kabupaten Pendidikan. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pencangan Kabupaten Pendidikan perlu ditinjau kembali oleh pemda,” tandasnya.
Bahkan lanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus terus melakukan upaya pemerataan atau penyebaran guru serta tenaga kependidikan lainnya, agar peningkatan kualitas pendidik bisa lebih merata. Lalu, pemberdayaan UPTD Pendidikan dengan sasaran kegiatan peningkatan peran dan fungsi UPTD Pendidikan dalam pembangunan pendidikan sebanyak 32 UPTD, agar lebih diopimalkan implementasinya dengan terus melakukan pembinaan kepada UPTD SD, sehingga berdampak terhadap etos kerja dan prestasi kerja bidang pendidikan.
“Disdikbud harus berupaya melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, hari ini kebelakang seperti tabu menganggarkan untuk perbaikan ruang belajar yang tingkat kerusakannya mencapai kurang lebih 1000 ruang. Kedepan, pemda harus mempunyai political will untuk melakukan penganggaran perbaikan ruang belajar,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyebutkan, bahwa program DAK Pendidikan SMP luncuran TA 2015 dengan pagu anggaran Rp2,7 miliar direalisasikan nol persen, program DAK Bidang SMA luncuran TA 2015 dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar direalisasikan nol persen, program DAK Bidang SMK luncuran TA 2015 dengan pagu anggaran Rp2,1 miliar direalisasikan nol persen.
“Kami mengharapkan agar daya serap anggaran semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan tersebut, tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” pungkasnya. (andri)
