Setujukah Moratorium Bisnis Wisata di Palutungan?

KUNINGAN (MASS) – Pasca bergulirnya isu moratorium bisnis wisata di kawasan Palutungan, Kadisporapar Kabupaten Kuningan Drs H Toto Toharudin M Pd angkat bicara.

Dalam Podcast Kuninganmass yang disiarkan melalui Youtube, adanya usulan moratorium itu, kata Toto tidak dalam ranahnya setuju atau tidak. Hanya saja, jika tujuannya reevaluasi (evaluasi komprehensif) untuk penataan kembali, Toto bilang kenapa tidak.

“Bersyukur ketika dewan mentreatment ke wisata. Sekarang ada kepedulian luar biasa. Ini karena beliau-beliau memahami, wisata sektor strategis,” sebutnya baru-baru ini.

Ia mengaku, saat pertama dilantik, dirinya merasa punya tanggung jawab agar wisata di Kuningan, kedepan bisa diandalkan untuk mendongkrak ekonomi.

“Berikhtiar menciptakan lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain meningkatkan indeks kebahagiaan, selain PAD,” ungkapnya.

Tahun lalu, kata Toto, pihaknya ditarget menggenjot wisatawan ke Kuningan di angka 950ribu wisatawan. Dan ternyata, yang terlaporkan sampai 3,8juta pengunjung datang ke Kuningan.

“Paling tidak, ada geliat yang cukup menjanjikan, masyarakat mulai melihat Kuningan (sebagai tujuan wisata),” ungkapnya.

Keberadaan Kuningan sebagai tujuan wisata, juga berhubungan dengan Perpres Rebbana dan akan resmi beroperasinya Bandara Kertajati – Majalengka. Kuningan, dianggap harus mengambil peran penting dalam mendongkrak PAD dari sektor wisata.

Soal keinginan mendorong PAD dari daya tarik wisata, Toto mengaku kedepan ingin ada portal sebelum masuk ke kawasan wisata (misal Palutungan jadi kawasan wisata Kuningan).

Dengan begitu, Pemda tidak hanya menonton. Tapi punya peranan dan punya ceruk retribusi yang bisa mendongkrak PAD. Hal seperti itu, kata Toto, sudah diterapkan di berbagai tempat seperti Dieng, Baturaden, dan Gucci.

“(Nantinya) Ada retribusi langsung,” ucapnya sembari mengatakan, selama ini PAD wisata sangat terbatas misal dari pajak restoran.

Selain itu, lanjut Toto, dengan adanya portal itu juga jadi checking berapa kumlah total pengunjung ke Kuningan. Jika zona wisatanya sudah jelas, portal itu bisa dipasang misal di depan Palutungan, depan zona Pasawahan dll.

“Prediksi tahun ini meningkat (kunjungan wisata) kwartal 1, sejumlah objek wisata padat dikunjungi pengunjung. Hanya tinggal menarik PAD nya,” terangnya.

Toto mengatakan, selama ini PAD wisata baru menyentuk sekitar 5% dari total PAD. Ia mengaku harus terus mencari pola bagaimana setidaknya 10%. Dan ia yakin, usulan moratorium yang sampaikan legislative itu
memacu untuk eksekutif berbenah.

“Gagasan bung deki, urgensinya bagaimana tata kelola ini tidak merusak lingkungan.
Satu sisi ingin sebanyak-banyaknya investor dan wisatawan masuk Kuningan. Tapi diingatkan tata kelola RT RW nya harus jelas,” jelasnya.

Atas dasar itulah, ia sangat berharap ada Perda RT RW jelas. Nantinya, mengatur kawasan mana yang jadi kawasan wisata. Dengan begitu, misal Palutungan jadi Kawasan Wisata, posisinya akan lain.

Tentu, (meski dengan kawasan wisata) dengan batasan-batasan tertentu. Misal pembangunannya tidak boleh menganggu lingkungan. Jangan sampai nanti menganggu sumber mata air.

“Saya melihat ada beberapa bangunan menerapkan agrowisata, fungsi lahanya tetap ada, wisatanya jalan,” kata Toto sembari mencontohkan.

Ia mengaku pihaknya mendorong Perda Pariwisata. Nanti, misalnya sepakat Palutungan jadi kawasan wisata, maka akan ada kepastian hukum semisal untuk investor.

“(Moratoritum?) Tidak dalam kapasitas setiju tidak setuju, kalo untuk melakukan evaluasi komprehensif, kenapa tidak?” ujarnya sembari menegaskan, dengan evaluasi lengkap bisa dilihat membahayak tidak, serta untung ruginya. (eki)

Video : https://www.youtube.com/live/rdeYpw-0PM0?feature=share