KUNINGAN(MASS) – Gelombang persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang tengah melanda Indonesia mendapat sorotan dari pengamat ekonomi asal Kuningan, Agung Adiyatna. Ia menilai indikator keuangan utama seperti nilai tukar Rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah cermin paling jujur dalam memperlihatkan kondisi riil suatu bangsa.
Ia menyoroti lemahnya posisi mata uang garuda yang berada di kisaran Rp18.100 per Dolar AS, serta fluktuasi IHSG yang bergerak di level 5.400 dari yang sebelumnya sempat tertekan di 4800. Tekanan ekonomi ini kian berat akibat melonjaknya harga pangan yang dipicu oleh tingginya nilai tukar Dolar AS.
“Rupiah dan IHSG adalah hal paling jujur melihat sebuah kondisi bangsa, rupiah hari ini diharga kisaran 18.100 dan IHSG di 5400 yang sebelumnya 4800,” tuturnya kepada kuninganmass.com Senin (26/10/2026).
Ia juga menyoroti penyedotan anggaran untuk program MBG yang dirasakan langsung pada pemotongan dana BPJS Kesehatan, pengurangan dana penanggulangan bencana BNPB, hingga efisiensi signifikan pada anggaran belanja daerah (APBD).
“Adanya MBG bisa membuat beberapa hal hilang seperti BPJS banyak yang dinonaktifkan, dana BNPB dikurangi, anggaran belanja daerah dikurangin signifikan. Dampak BPJS dikurangi banyak orang miskin makin susah berobat, Dampak BNPB dikurangi banyak bencana yang susah tertangani dimulai aceh, NTT, belum lagi sekarang karhutla,” paparnya.
Kondisi ini diperkirakan kian memberatkan warga pada tahun depan, seiring munculnya rencana pengurangan subsidi BBM dan LPG yang berpotensi melipatgandakan kenaikan harga bahan pokok. Tak hanya MBG, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga dikritik karena menyerap lebih dari 50 persen Dana Desa serta mengandalkan pinjaman bank BUMN yang bunganya membebani APBN.
“Belum lagi tahun depan, dimana ada rencana mengurangi subsidi BBM dan LPG yang semakin membuat harga pangan naik. Itu baru MBG belum lagi kopdes merah putih, yang dimana menggunakan 50% lebih dana desa yang dipakai belum lagi pake hutang ke himbara yang ditanggung biayanya oleh APBN,” tambahnya.
Di sisi lain, Agung melihat kepercayaan publik kepada pemerintah berada di titik terendah. Hal ini diperparah oleh komunikasi pejabat yang dinilai kerap asal bunyi, jumawa, menggunakan data tidak valid, serta memicu polemik dengan menyindir rakyat kecil di tengah kepungan isu pemblokiran berita bencana di media sosial.
“Kepercayaan publik kepada pemerintah saat ini semakin jatuh, banyak demo dan berita karhutla di takedown disocial media. Pidato yang asal bunyi, isinya jumawa, isinya banyak data yang tidak sesuai, kabinet yang semakin gemuk, dan menyindir kalangan rakyat,” tambahnya.
Guna mencegah keterpurukan ekonomi dan stabilitas nasional yang lebih dalam, Agung mendesak pemerintah untuk segera merombak total pola komunikasi dan menentukan ulang skala prioritas pembangunan yang berfokus pada keselamatan rakyat.
“Solusinya perbaiki komunikasi pejabat, jangan asal terima laporan asal bos senang. Hentikan pidato yang jumawa, prioritaskan anggaran yang menyelamatkan rakyat, dan bertindak agresif saat bencana. Kalau begini terus, besar kemungkinan pemerintah jatuh di 2027,” pungkasnya. (raqib)