KUNINGAN (MASS) – Ratusan program Pemda Kabupaten Kuningan APBD TA 2023, bakal dirasionalisasi untuk menyelesaikan “gagal/tunda bayar” proyek APBD TA 2022 lalu.
Hal itu, disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, sesaat setelah melakukan Rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD bersama TAPD Pemda, Jumat (3/2/2023) sore.
“Agendanya (tadi) eksekutif menjelaskan tentang progres dan schedule penyelesaian (soal gagal/tunda bayar) dan sangat komprehensif. Itu yang diharapkan dari kita, apa yang disampaikan sangat jelas. Karena (selama ini) yang jadi bayang-bayang kita kan apakah bisa terbayar apa tidak?” sebut Zul.
Saat ditanya apa saja yang dipaparkan Pemda dan program apa saja yang mungkin dirasionalisasi, Zul mengatakan tidak bisa menyebut satu-satu karena jumlahnya banyak, ratusan.
“(Banyak program SKPD yang dicoret dong pak?), ya ada,” jawab Zul sembari menegaskan bahwa itu konsekuensi dari rasionalisasi.
Ditanya perihal Pansus, Zul mengatakan itu sudah berbeda ranah. Pansus yang merupakan kewenangan dari “kamar politik legislatif” itu, akan dilaksanakan atau tidaknya tergantung pembahasan nanti di Banmus (Badan Musyawarah) dan Rapat Paripurna.
“Tapi harapan saya, pasca eksekutif menyampaikan ya apalagi? Saya harap bisa selesai dengan penjelasan tadi,” kata Zul.
Senada, hal serupa juga disampaikan Sekda Dr Dian Rahmat Yanuar pasca rapat. Ketua TAPD itu mengatakan, pihaknya memaparkan progres dan proses penganggaran 2023 kaitan dengan penyelesaian “gagal/tunda bayar”.
“Pada intinya kalo saya tangkap, dari fraksi mereka menyampaikan mengerti terkait hal yang bergulir,” kata Sekda.
Lalu, kata Sekda, bagaimana kondisi itu berpengaruh pada APBD 2023, pihaknya sebagai TAPD sudah mengupayakan semaksimal mungkin (setelah konsul dengan Bupati) akan merasionalisasikan pendapatan dan belanja sehingga strukturnya nanti bersifat wajar.
Hal itu, akan ditempuh agar nantinya bisa menutup kewajiban bayar, baik itu proyek, TPP, TPG, dan tetap bisa menjalankan kegiatan/program tahun 2023.
“(Sering bulak-balik rapat, apakah alot prosesnya?) Ya biasa, kawan-kawan dari dewan mereka sepakat dengan kita ingin yang terbaik untuk Kuningan. Tadi banyak masukan dari dewan yang kita terima,” sebut Sekda.
Ditanya apakah dalam rapat Banggar dibahas Pansus, Sekda mengatakan tidak ada pembahasan tersebut. Dirinya menegaskan lagi, dalam pertemuan dengan Banggar itu yang dipaparkan soal langkah, serta memperhatikan rasio pendapatan APBD dan programnya.
“(Pansus?) Manggalah itumah ranah legislatif. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan BPKAD dan Inspektorat bisa menjawab menjelaskan terlait persoalan program yang berkembang,” terangnya.
Senada, hal itu juga Wakil Ketua DPRD Hj Kokom Komariah (F-PKS). Meski dirinya mengaku datang terlambat, namun resume kegiatan itu adalah langkah penyelesaian yang akan dilakukan Pemda pasa Februari-April ini.
“Kita liat nanti,” jawabnya soal Pansus, sembari menerangkan akan dibahas dulu dari hasil Rapat Banggar tersebut. (eki)
Video :
