Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Rapat APBD Malam Hari Jadi Sorotan

KUNINGAN (MASS) – Seringnya kegiatan rapat yang dilakukan malam hari antara Legislatif dengan Eksekutif dalam membahas RAPBD 2019 memunculkan berbagai ‘pertanyaan’ dan asumsi miring dari masyarakat.

“Kebijakan ‘rapat’ pembahasan anggaran yang tidak jarang berlangsung hingga dini hari itu, tentu sangat tidak sejalan dengan idiom yang selama ini didengungkan yakni transparansi anggaran serta keterbukaan informasi public,” ketus Ketua F-Tekkad, Soejarwo, Minggu (25/11/2018).

Sudah seharusnya rakyat sebagai objek dari RAPBD yang rencananya akan ditetapkan sebagai APBD pada Senin (26/11/2018) besok, bisa mengakses dan ‘membaca’ dengan jelas isi dari kebijakan anggaran tersebut. Terlebih angka-angka yang tertera dalam draft yang terkesan ‘rahasia’ (APBD) itu berasal dari masyarakat yang dikutip melalui berbagai pungutan pajak.

“Ketika ‘akses’ bagi masyarakat tertutup untuk dapat membaca kebijakan anggaran dan dipaksa untuk menerima kebijakan tersebut dalam bentuk Perda APBD yang terkesan merupakan hasil ‘kompromi’ antara para pengambil kebijakan di kedua lembaga (Legislatif dan Eksekutif), rakyatpun sangat kesulitan untuk memahami dan mengerti isi dari Perda APBD itu,” ucapnya.

Masyarakat, sambung Jarwo, akan sangat sulit menemukan redaksional yang menyuratkan dana Pokir (pokok-pokok pikiran dewan/dana aspirasi) dalam buku tebal Perda APBD. Walaupun anggaran tersebut kerap menjadi buah bibir di masyarakat.

“Kalaupun ada masyarakat yang dapat ‘membaca’ dan memahami munculnya anggaran Pokir yang katanya hasil dari penyerapan aspirasi mereka yang berjuluk Yang Terhormat (anggota Dewan), nominal dari setiap kegiatan yang dibalut dengan istilah Pokir nyaris ‘seragam’, walau kegiatannya tersebar pada banyak SKPD (dinas/badan),” kata mang Ewo.

Seragamnya anggaran kegiatan fisik maupun pengadaan yang terakomodir dalam anggaran pokir, menurut dia, tentu menjadi sesuatu yang sangat sulit dimengerti juga oleh masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Apa mungkin kegiatan pembangunan fisik A nilainya bisa tak berbeda satu rupiahpun dengan kegiatan rehabilitasi fisik B? Munculnya nominal yang ‘seragam’ dari Pokir mengesankan bahwa angka tersebut muncul bukan atas dasar kebutuhan anggaran, tapi berdasar pada ‘kebersamaan’ yang bersifat kompromi,” duganya. (ali)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Economics

KUNINGAN (MASS) – Satu pernyataan cukup nyeleneh tapi masuk akal terlontar dari salah seorang anggota DPRD Kuningan, Susanto. Politisi PKB ini menduga, Kuningan juara...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar mengejutkan muncul dari gedung DPRD Kuningan. Dua legislator dikabarkan terpapar Covid-19. Tak heran jika terhitung Senin (11/1/2021) ini, gedung tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa DPRD merupakan salah...

Advertisement