KUNINGAN (MASS) – Wacana pemilihan bupati-wabup, walikota-wakil walikota (pilkada) dilaksanakan oleh DPRD alias bukan pilkada langsung, direspon oleh Pimpinan Dewan Kuningan dari F-PKB, H Ujang Kosasih MSi. Sama dengan usulan “Bos”nya di pusat, Gus Muhaimin, Ujang setuju bupati dipilih dewan.
“Sesuai dengan apa yang diusulkan kepada bapak presiden oleh ketum kami, Gus Muhaimin, kami di sini setuju apabila pemilihan bupati wakil bupati walikota wakil walikota dilaksanakan DPRD,” tandas Ujang kepada para awak media di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Sikap sepakatnya itu bukan tanpa alasan. Setelah beberapa kali pilkada langsung dihelat, menurut Ujang, di lapangan kerap terjadi peristiwa tidak enak. Disamping cost politik yang besar, tidak dipungkiri terjadi gontok-gontokkan antar pendukung pasangan calon.
“Pilkada langsung itu cost politiknya sangat besar. Kalau mendengar isu sih, ada kandidat yang sampai habis miliaran. Saya gak tau persis angkanya. Yang jelas katanya besar. Nah mudah-mudahan kalau dipilih sama DPRD, costnya jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Dengan cost politik yang jauh lebih kecil, Ujang berharap bupati terpilih tidak terlalu berat dalam menjalankan tugasnya. Tidak memikirkan cara balik modal, melainkan berpikir serius bagaimana mencerdaskan anak bangsa sekaligus menyejahterakan masyarakat.
Apakah nanti justru cost politik malah beredar di dewan, bukan di masyarakat? Ujang menangkis dengan harapan agar diperketat rambu atau SOP yang diterapkan dalam pemilihan. Bila perlu CCTV yang sekarang tidak terpasang, dipasang kembali supaya tidak terjadi “kemaksiatan politik”.
“Mungkin saja terjadi, dengan ketatnya rambu, SOP yang diterapkan, cost politiknya akan sangat kecil. Bila perlu dipasang lagi CCTV (di setiap sudut ruang gedung dewan, red),” ucap Ujang sambil tersenyum mengulang pertanyaan wartawan.
Jika memang kejadian pilkada dilaksanakan DPRD, imbuhnya, maka masyarakat dituntut lebih selektif dalam memilih caleg pada pemilu legislatif. Menurut kandidat kuat ketua DPC PKB Kuningan yang tengah menunggu keputusan DPP itu, masyarakat harus betul-betul mempertimbangkan secara matang pilihannya.
“Kalau itu terjadi ya. Karena kan baru sebatas usulan. UU pemilunya, UU politiknya sedang digodok DPR. Jadi belum tentu jadi keputusan. Nah kalau seperti itu, PR bagi masyarakat harus mempertimbangkan matang dalam memilih caleg yang betul-betul mewakili aspirasi mereka. Karena nanti para caleg tersebut yang akan memilih bupati kalau sudah duduk,” pungkasnya. (deden)