KUNINGAN (Mass) – Ketua DPRD Kuningan sekaligus Ketua PDI Perjuangan, Rana Suparman SSos menegaskan, siapapun yang nantinya menjadi pendamping Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH harus mampu menjawab persoalan rakyat Kabupaten Kuningan saat ini. Hal ini penting, sebab sebagai pendamping bupati perlu mempunyai pemikiran yang bisa mengentaskan realitas dan setumpuk pekerjaan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.
“Ketika pak Acep Purnama resmi dilantik menjadi Bupati oleh Gubernur, ya untuk bisa mengawal pemikiran pa bupati yang baru dalam menjawab realitas masyarakat yang ada saat ini. Seperti menurunkan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membangun perekonomian yang lebih baik, mendongkrak IPM di bidang kesehatan dan pendidikan serta sektor daya beli dan program lainnya, ya ini harus dibantu oleh seorang wakil bupati yang mempunyai kapasitas cukup luar biasa,” kata Rana yangjuga salah satu balon wabup ketika diwawancarai kuninganmass.com kemarin, Senin (11/7).
Oleh sebab itu lanjut Rana, nantinya DPP akan menentukan satu diantara lima calon wabup yang sudah mengikuti tahapan seleksi sejak dari DPC hingga ke DPP.
“Walaupun memang sudah terseleksi di Bandung dan ke Jakarta tinggal berapa, lalu diambil lagi dari yang tidak terekomendasi, itu hak DPP. Dan jika tidak mengambil dari kelima (balon Wabup, red) itupun kewenangan DPP,” tandasnya.
Jadi menurutnya, terlepas dari siapa yang sudah naik ke Jakarta atau yang belum, baginya ketika DPP menentukan keputusan atas pertimbangan dan perkembangan yang ada di daerah, itu adalah wewenang DPP.
Sementara balon wabup lainnya, Dede Sembada menuturkan hal serupa. Bahwa, proses penjaringan calon wabup itu kewenangannya ada di wilayah DPP.
“Jadi, kalau saya ikuti proses saja. Alhamdulillah, pada saat dilaksanakan pit and proper test oleh DPD, saya merasa optimis saat itu karena pertanyaan yang diajukan banyak berkaitan dengan leading sektor saya di DPRD, yakni bidang pemerintahan baik kaitan hukum, ketentuan regulasi-regulasi yang merupakan lingkup tugas saya sehari-hari,” ungkapnya.
Dirinya mengaku, duduk di Komisi I yang membidangi persoalan kepemerintahan itu sudah selama tujuh tahun, sejak menjadi dewan sebelumnya. (andri)
