KUNINGAN (MASS) – Dalam menyikapi adanya dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan salah satu oknum anggota DPRD, yang baru saja di Rapat Paripurna-kan, Rabu (12/2/2025) kemarin, direspon langsung oleh Forum Komunikasi Gabungan Ormas/LSM yang terdiri dari Gibas, Barak, Gamas, KAB, Forwaku dan Paku Mas.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan oleh Manap Suharnap selaku ketua Gibas, Forum Gabungan meminta kepada Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kuningan dan partai agar yang bersangkutan dapat memberikan sangsi yang tegas melalui prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kondusifitas daerah.
“Jangan sampai ada sangsi diberhentikan yang sifatnya sementara kemudian dapat masuk kembali setelah sangsinya ditempuh, karena hal ini akan memicu masalah kemarahan publik yang lebih parah,” kata Manap, Kamis (13/2/2025).
Senada, Nana Barak juga menambahkan mengenai adanya reaksi dari unsur masyarakat dalam menyikapi dugaan kasus tersebut melalui berbagai komponen yang disampaikan kepada DPRD. Sejatinya, kata Nana, hal itu dapat dijadikan sebagai pesan moral yang harus dipertimbangkan. Nana Barak yakin, DPRD mustahil membela anggota yang karena prilakunya, diduga menjadi tidak terhormat dan telah menjadi sensasi politik di hadapan publik.
“Hal ini sudah bertentangan dengan norma-norma dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil rakyat yang sejatinya wajib dipatuhi untuk menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas lembaga karena peraturan anggota DPRD Nomor 1Tahun 2022 dan telah memiliki standar formal yang mengatur prilaku, profesi dan kapasitasnya selaku wakil rakyat,” tuturnya.
Dalam menyikapi kasus tersebut, Nana Barak berharap kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengedepankan pemikiran yang berakhlak mulia. Dan, lanjut Nana, tidak dapat dipungkiri dengan adanya dugaan kasus tersebut akan menjadi sebuah keprihatinan terutama bagi para para kyai secara pribadi maupun kelembagaan partai terkait, sehingga perlunya tindakan tegas terhadap hal tersebut.
Dalam keadaan situasi seperti ini, menurut Nana Barak prinsip – prinsip etika penjabat perlu semakin ditegaskan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan dalam membangun sebuah sistem pemerintahan. (eki)
