KUNINGAN (MASS)- Pernyataan Prof Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP teramati lahirkan multitafsir kepada siapa bertuju bahwa musuh terbesar Pancasila adalah Agama. Sebab jika tidak ada pelurusan ulang dapat menjadi preseden yang kurang bagus bagi keindahan Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara.
Saya tidak bermaksud menilai lompatan pemikiran beliau yang kaya ilmu serta luas cara pandang, namun dalam konteks keadaban bernegara diperlukan ketuntasan bagi semua pendamba figur negarawan yang benar menjadi pencerah dalam mengawal dan mencintai bangsanya.
Karena sekecil apapun kelompok dalam wadah Negara Kasatuan Republik Indonesia patut terlindungi bukan hanya phisiknya, melainkan segenap rasa karsa dan cara pandangnya.
Bahwa kemudian ada kelompok kecil yang bergaya politik cenderung beda dengan penguasa, janganlah Badan Pembina Ideologi Pancasila menjadi alat kontrol sosial politik. BPIP harus bersih dari anasir politik walau secara de fakto dibikin pada masa pemerintahan saat ini.
Kita teramat sangat hormat atas inisiatif pemerintahan Jokowi yang menginginkan adanya suatu badan yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan seterusnya sesuai Perpres No 7 Tahun 2018.
Maka kehadiran dan keberadaan BPIP harus khidmat semata peneguhan semangat menjadikan Pancasila sebagai ideologi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, karena melestarikan dan membumikan Pancasila secara utuh menyeluruh adalah kebutuhan semua kita yang meyakini dan terbukti bahwa Pancasila itu indah dan patut tersampaikan atau bersemai dengan indah pula.
PANCASILA AJARAN SEMUA AGAMA
Jika BPIP bersandar pada politikal will kekuasaan suatu rezim, itu menjadi keniscayaan, namun sekali lagi tidaklah elok ketika Pancasila dalam konteks BPIP menjadi alat kontrol sosial politik demi kepentigan penguasa.
Pancasila wajib terpatri dalam jiwa seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, dan karenanya jihad konstitusi atas nama kehendak sebahagian warga, kita tuntun penuh santun agar tak berujung menjadikan Pancasila sebagai dagangan, melainkan pedoman serta pandangan hidup dan kehidupan bersama seluruh warga negara Indonesia.
Pancasila sebagai nilai luhur yang digali dan bersumber dari kekayaan sumberdaya manusia Indonesia, tiada lain merupakan pengejawantahan ajaran semua agama yang hidup dan berkembang serta diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia.
Bahkan secara alur fikir ajaran, para perumus sila-sila pada Pancasila itu hampir seluruhnya pemeluk agama yang cerdas dan berintegritas serta ikhlas demi masa depan bangsa dan negara yang nyata dicintainya.
Oleh sebab itu, jika ada pandangan maupun pemikiran bahwa Pancasila bertentangan dengan ajaran agama atau bahkan lebih bias lagi pernyataan bahwa agama sebagai musuh Pancasila, tentu kelahiran dan kehadiran BPIP wajib menjadi hikmah bagi pembinaan diri kita sendiri sebelum menyelenggarakan pendidikan dan latihan terlebih memberikan rekomendasi terhadap kebijakan serta regulasi yang bertentangan dengan Pancasila secara hierarkis sampai kepada pemerintah daerah berserta organ strategis lainnya.
BPIP DAN PERANANNYA DALAM WUJUDKAN STABILITAS DAERAH
BPIP diharapkan dapat lebih menguatkan semangat persatuan dalam membangun jatidiri bangsa. Persatuan merupakan kebutuhan prinsif demi tetap tegaknya NKRI. Stabilitas Nasional tidak mungkin terwujud tanpa tercipta dan terpeliharanya stabilitas daerah. Maka kearifan tokoh formal nasional patut mempertimbangkan kondusifitas yang saat ini tengah terbangun secara bagus didaerah.
Saya berpandangan pola pendekatan TNI dalam memuliakan rakyat sebagai kekuatan maha strategis patut ditiru oleh komponen pembantu tugas presiden saat ini.
Meski TNI miliki kekuatan dengan jiwa korsa yang luarbiasa, namun dalam pernyataan terkait sikap menjaga keutuhan NKRI sungguh menentramkan serta membanggakan dan jauh dari statemen multitafsir terlebih munculkan polemik.
Ketika ada elit pusat yang pernyataannya multitafsir bahkan lahirkan resistensi didaerah, maka bangunan stabilitas akan mengalami gangguan yang memerlukan pengobatan massal atas nama kebutuhan negara.
BPIP yang diharapkan segera berfungsi setelah kurang lebih satu tahun setengah alami kekosongan pasca mundurnya Prof.Yudi Latif, tentu patut bersegera memformat desain penjabaran teknis sebagaimana diamanatkan Perpres No 7 Tahun 2018.
Pembentukan struktur berbasis kegiatan dan anggaran jauh lebih urgen ketimbang membikin statemen doktrinasi bersifat personal dengan segala kewenangannya yang pada ujung ujungnya dapat melemahkan jiwa, nilai nilai serta keindahan Pancasila dalam mewujudkan stabilitas nasional.***
Penulis : H.Yusron Kholid,
~Mantan kepala kemenag Kabupaten Ciamis dan Kuningan.
~Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa PPKN STKIP Kuningan Tahun 1989-1990.
~Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Kuningan.
