KUNINGAN (MASS) – Pada sidang paripurna yang digelar Rabu (16/6/2021), Fraksi PKB menyoroti pajak restoran. Di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) disinyalir terdapat ratusan juta rupiah yang “hilang”.
“Tahun 2020 target pajak daerah itu Rp80.865.500.000 dengan realisasi 104,27%. Nah dari realisasi tersebut sebesar Rp5.040.000.000 nya merupakan realisasi pajak restoran,” urai Jubir fraksi, Hj Neneng Hermawati.
Namun, fraksinya berpendapat rumus perhitungan pajak restoran pada aplikasi tidak sesuai dengan peraturan bupati. Akibatnya terdapat selisih penerimaan pajak restoran seperti dicontohkan di secretariat DPRD, Disdikbud, Diskominfo, serta Disporapar.
“Sekretariat DPRD nilai realisasi belanja makan minum (SIPKD) Rp 5.031.181.000 harusnya pajak restoran Rp482.622.600. Sedangkan penerimaan pajak berdasarkan aplikasi hanya Rp257.359.063, yang berarti selisih Rp225.263.537,” ungkap Neneng.
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nilai realisasi belanja makan minum sebesar Rp1,4 miliar, yang ternyata terdapat selisih Rp42 juta. Di Diskominfo pun ada selisih Rp10 juta. Sedangkan di Disporapar dengan belanja mamin Rp500 jutaan, terdapat selisih Rp24 juta.
“Untuk itu perlu dikaji ulang aplikasi SIKPD dan diperbaiki serta disesuaikan dengan peraturan bupati,” tegas Neneng.
Belanja Hibah 2 M dan Belanja Modal 35 M Tidak Terealisasi
Untuk belanja hibah pun yang direncanakan Rp53 miliar, hanya teralisasi Rp50 miliar. Sehingga terdapat sekitar Rp2,39 miliar yang tidak terealisasi. Hal itu tidak terlepas dari sorotan Fraksi PKB.
Termasuk belanja modal yang direncanakan Rp413 miliar, hanya terealisasi 91,50% sehingga terdapat Rp35 miliar yang tidak direalisasi. Peruntukannya, belanja tanah 1 miliar, belanja gedung dan bangunan 14,8 miliar, belanja jalan dan irigasi 2,49 miliar dan belanja asset tetap 8,5 miliar.
Pada belanja bantuan social juga terdapat 9,2 miliar rupiah yang tidak terealisasi dari total 39,2 miliar. Neneng meminta penjelasan bupati, termasuk soal piutang daerah senilai 539 juta rupiah. (deden)
