Minimarket Politik
KUNINGAN (Mass) – Munculnya sejumlah dorongan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa memberikan kontribusi riil terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kuningan, akhirnya dijawab langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH melalui Sekretaris Daerah H Yosep Setiawan MSi berjanji, akan melakukan kajian terhadap sejumlah BUMD tersebut. “Saran dan masukan berkenaan dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Soal capaian target yang harus dihasilkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan, Komisi II DPRD berjanji bakal melakukan kajian. Bagi Komisi II, kajian itu penting agar target PAD setiap BUMD bisa diusahakan secara maksimal sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah daerah. Demikian disampaikan anggota Komisi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Hadirnya sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kuningan. Harapan itu dilontarkan langsung Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs Toto Suharto SFarm Apt, karena BUMD dinilai ujung tombak di sektor usaha dan bisnis daerah. “BUMD itu milik daerah, itu artinya perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan memberikan sorotan tersendiri terhadap rencana anggaran belanja pegawai senilai Rp 1,215 triliun. Bagi Fraksi Demokrat, angka itu dinilai masih tinggi karena menyerap hampir separuh dari total RAPBD TA 2017 Kabupaten Kuningan. Fraksi Demokrat DPRD Kuningan yang diketuai Drs H Toto Hartono dalam PU fraksinya terkait RAPBD TA … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Komitmen kuat Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE dalam memperjuangkan aspirasi para konstituen di Dapilnya, sepertinya patut diapresiasi. Tak hanya menyerap aspirasi warga, Zul sapaan akrab Nuzul Rachdy juga memberikan bantuan kepada kelompok pengusaha kecil dan menengah. “Saya hanya berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Karenanya, saya berharap agar aspirasi-aspirasi yang disampaikan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Fraksi PAN Persatuan DPRD Kabupaten Kuningan menyoal besaran nilai anggaran yang direncanakan pada RAPBD TA 2017 untuk Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan senilai Rp 20,2 miliar. Bagi PAN, angka tersebut dinilai terlalu besar bahkan lebih tinggi dari belanja urusan Sekretariat Daerah. “Kami menilai, belanja non urusan di Setda sebesar Rp 20,2 miliar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Dilantiknya Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten Kuningan Ati Dadikawati menggantikan Dede Sembada, membuat sejumlah kalangan menaruh harapan besar. Bahkan, Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menyampaikan sejumlah pesan kepada anggota DPRD yang baru saja dilantik tersebut. “Baik pribadi juga atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Pasca terpilihnya anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Dede Sembada (Desem) menjadi Wakil Bupati Kuningan beberapa waktu lalu, akhirnya secara resmi diberhentikan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (14/12). Pemberhentian Antar Waktu Desem pada rapat paripurna DPRD itu, sekaligus dilakukan pelantikan terhadap anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni Ati Dadikawati. Hadir … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diberikan kepada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasalnya, disaat pemerintah menargetkan PAD senilai Rp 10 miliar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun berbanding terbalik dengan dua BUMD lainnya yakni PDAU dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Sebanyak dua dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Desa kembali mengalami penundaan. Dua Raperda yakni Raperda tentang Kerjasama Desa dan Pembentukan Penggabungan Penghapusan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, akhirnya harus ditangguhkan karena belum memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Perda. Sementara, untuk kedua Raperda yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kuningan, … Baca Selengkapnya