KUNINGAN (MASS) – Sekjend Gerakan Alumni HMI (GAHMI), Wildan, mempertanyakan tanggapan PUTR soal iuran warga untuk perbaikan jalan seperti terpotret di Desa Sangkanerang Kecamatan Jalaksana dan Desa Tundagan Kecamatan Hantara. Mulanya, ia mengulas soal Kuningan yang merupakan kabupaten yang menggabungkan semangat infrastruktur terbukti beberapa kawasan menjadi tempat bagus dan Ikonik, bahkan jalan baru sudah berseliweran di kabupaten Kuningan.
Artinya, kata Wildan, ada rancangan ada rencana pembangunan yang di usung sebagai dasar berpijak. Dasar renstra ini harus dijalankan dengan serius dan penuh tanggungjawab untuk menjadi pedoman kerja atau sering disebut juga RPJMD sesuai pasal 273 ayat 1 Undang Undang nomor 23 tahun 2014.
“Saya menganggap ini sangat aneh dan bagi saya ini terkesan lelucon. Bagaimana mungkin rencana pembangunan dianggap main main atau jangan jangan tidak masuk dalam renstra pembangunan, termasuk beberapa wilayah yang bernasib sama dengan Tundagan. Jadi janji politik selama ini bagaimana atau janji politik tidak termasuk dalam renstra? Seharusnya janji politik juga masuk dalam kerangka ini tentunya,” ujarnya, Jumat (27/9/2024).
Terkait ungkapan permintaan maaf, Ia mengira itu hal yang tidak perlu dan sangat kekanak-kanakkan. Hal itu juga, lanjutnya, bukan cara kerja dan cara berfikir kaum birokrat. Birokrat harus kerja dan memecahkan masalah bukan meminta maaf. Bagaimana solusinya. Sanggup tidak sebenarnya memecahkan masalahnya, jika tidak ini menyangkut integritas.
“Beliau dijadikan kepala tanpa integritas tanpa kapasitas mumpuni, saya justru kasian menilainya. Tolong kedepan siapapun pemimpinnya memilih kepala dinas itu harus sesuai kapasitas,” ucapnya berseloroh.
Wildan menyayangkan perihal sahutan dari PUTR yang menurutnya terkesan melempar solusi dan tanggung jawab kepada masyarakat, padahal menurutnya pejabat yang diamanahi di posisi tersebut harus lebih peka, tanggap, dan matang, dalam menjalankan kewajibannya.
“Orang yang diamanahi di suatu jabatan berarti harus siap dengan segala tanggungjawab nya. Termasuk solusi dari setiap permasalahan di bidangnya. Perihal jalan itu bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab pemerintah, terlebih pemerintah yang mempunyai kewenangan harusnya malu jika kewajibannya tidak tuntas. Jika tidak mampu menghadirkan solusi, patut dipertanyakan, apakah beliau kompeten atau tidak? Masyarakat bisa menilai sendiri,” ujarnya.
“Kalau memang dirasa tidak kompeten sebaiknya mengundurkan diri saja, daripada membuat masyarakat Kuningan menderita,” imbuhnya di akhir. (eki)
