KUNINGAN (MASS) – Forum Kyai dan Akademisi Kabupaten Kuningan Peduli Bangsa, berencan menyurati Presiden serta oejabat terkait lainnya pasca membaca Petisi Linggarjati, Selasa (6/2/2024) siang.
Dalam petisi tersebut, dibacakan beberapa poin terutama dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Pihaknya, mengingatkan juga soal hukum dan etika.
“Memang dalam kehidupan politik itu, ada hukum ada etika. Segala sesuatu yang tidak melanggar hukum, mungkin belum tentu baik juga bagi kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu mudah-mudahan para pejabat bersangkuan bisa segera menyadari, agar kehidupan berbangsa lebih baik,” ujar KH Aang Asyari, salah satu pentolan gerakan tersebut didampingi Ustadz Dadan Rohmatun.
Ditanya apakah akan ada aksi lanjutan, pihaknya mengaku hanya sekedar bersuara saja, tidak akan ada gerakan politik selanjutnya karena sifatnya hanya suara moral.
“(Kalo petisi ini jadi stimulan gerakan politik lain, baik dari mahasiswa ataupun ormas?) Mereka pasti punya alasan tersendiri dan belum tentu juga gara-gara kita,” ujarnya.
Pasca itulah, pihaknya kemudian ditanya perihal adakah niat untuk menyurati Presiden dan pejabat terkait yang condong menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu, ia mengiyakan.
“Insya allah ada,” ujanya sembari mengatakan, surat akan kami sampaikan pada para pihak yang menurut kami berkepentingan, siapapun itu.
“Ini konteksnya saling mengingatkan sesama anak bangsa agar nanti menghasilkan Pemilu yang jujur adil dan bermartabat,” imbuhnya.
Ditanya perihal putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU dianggap melanggar etik, ia kembali menyerahkannya ke masyarakat.
“Artinya, memang lembaga-lembaga itu sudah menyampaikan keputusan mengenai KPU ini, tapi saya sendiri menyadari pasti KPU dia juga terikat oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya menurut saya keputusannya memang tidak jelas hanya menyampaikan terjadi pelanggaran etik berat sanksi keras terakhir, yang kemarin juga udah diberi sanksi keras terakhir gitu ya, nah itu juga jadi keputusan seperti itu dengan mudah bisa ditafsirkan. Itu juga terserah masyarakat,” terangnya.
Ditanya perihal kekhawatiran meningkatnya golput karena KPU-nya dianggap melanhgar etik, ia juga mengamini.
“Nah itu juga yang saya khawatirkan kalo misalnya kepercayaan terhadap Pemilu ini semakin berkurang, mungkin saja ini akan golput dan itu akan semakin menurunkan legitimasi (hasil Pemilu),” tuturnya. (eki)
