KUNINGAN (MASS) – Penolakan Gubernur Jabar terhadap rencana merger Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus mendapat cibiran banyak pihak. Salah satunya berpendapat, penolakan atas Perda SOTK baru yang sudah diketok palu itu sebagai cerminan kekacauan berpikir para perumus kebijakan.
“Rekomendasi Penolakan Penggabungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Diskominfo oleh provinsi merupakan cerminan kekacauan berpikir dari para perumus khususnya di DPRD,” tandas Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara, Selasa (20/8/2019).
Ia mempertanyakan, siapa yang ditemui oleh jajaran pansus yang bolak-balik konsultasi dan study banding. Sementara untuk bolak-balik tersebut membutuhkan ongkos yang sumbernya dari uang rakyat.
“Selama ini mereka (pansus) bolak-balik konsultasi kesana kemari itu menemui siapa? Bayangan saya, kalau saja orang-orang yang ditemui oleh pansus adalah orang-orang yang kredibel memberikan penjelasan yang dibutuhkan, tak perlu terjadi hal-hal yang memalukan seperti ini,” ucapnya.
Boy mengatakan, semangat perampingan yang digelorakan secara menggebu-gebu baik oleh eksekutif dan legislatif ujungnya malah anti klimaks.
“Berapa banyak biaya dan waktu yang dibuang untuk sebuah produk yang gagal ini? Niat mau mengamankan motor malah hilang mobil,” ketusnya.
Menurut dia, ini harus jadi bahan pelajaran bagi semuanya. Ketergesa-gesaan malah menghasilkan kesia-siaan. Boy merasa heran, hal yang krusial seperti itu malah luput dari materi yang dikonsultasikan.
“Lain kali kalau konsultasi, temui pejabat yang betul-betul bisa memberikan penjelasan secara utuh. Jangan sampai yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang tak ada urgensinya dengan kepentingan pansus lalu selfie-selfie,” sindirnya. (deden)
