Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Melawan Diksi “Kampret dan Cebong”

KUNINGAN (MASS) – Ditengah perhelatan akbar pemilu 2019, jagat media sosial yang seharusnya mencerahkan dipenuhi ujaran kebencian hingga sumpah serapah. Akibatnya, banyak netizen menutup akun. Mereka memilih mengamankan diri, daripada saling bertengkar dari dukung-mendukung dua pasang capres-cawapres. Membela pilihannya tidak menjamin bebas dari jeratan UU Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11/2008. Fenomena ini cukup memprihatinkan dan sangat mengganggu. Bukan soal anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi, ini soal diksi dan labelisasi negatif yang harus dilawan.

Setadinya, penulis enggan menuliskan hal ini. Rasanya permasalahan ini bersifat sederhana dan ringan. Tapi faktanya tidak demikian. Penulis mengalami sendiri. Begitu memprihatinkan. Bahkan para pelaku yang terjerat regulasi ITE banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi. Bisa dikatakan kalangan terdidik secara ilmu pengetahuan. Tidak merasa riskan status-statusnya berdampak negatif bagi diri dan kelompoknya. Bahkan secara brutal memproduksi setiap saat.

‘Menuhankan’ Capres-Cawapres

Kubu-kubuan yang teramat parah melegitimasi paslon pilihannya bagaikan tuhan. Upaya menuhankan selalu dibumbui dalil-dalil yang dipaksakan. Tidak melihat sebab-sebab turunnya ayat al-Qur’an (asbabun nuzul) maupun datangnya hadist (wurudul hadist). Tidak melihat batasan konteks dari teks wahyu yang diturunkan. Para ulama ahli tafsir sangat hati-hati dalam upaya memahami teks ayat dan saling berbeda, tapi tetap saling menghormati.

Legitimasi paslon capres-cawapres dengan tauhid tentu keliru. Tauhid sifatnya mutlak. Sementara politik kerangkanya fikih. Fikih berasal dari ijtihad(bisa benar atau salah), relasi antar sesama (habl minannas), kemaslahatan (maslahah mursalah). Pemilu 2019 yakni pergantian kepemimpinan kekuasaan. Pemilu 2004 saling berhadapan di pemilu 2009 berkoalisi. Pun di pemilu 2014 berkoalisi, di pemilu 2019 berhadapan. Belum lagi di berbagai pilkada. Semua hasil ijtihad politik.

Menggunakan logika tauhid muncul sebutan “muslim-non muslim.” Lalu lahir kata-kata: munafik, kafir, sesat, ahli neraka, pendukung penista agama dan seterusnya. Mendukung pasangan sebelahnya dilabeli demikian. Sebaliknya, mendukung capres-cawapresnya akan masuk syurga, orang-orang sholeh, tidak sesat, pengikut para ulama. Padahal, kedua pasangan ini semuanya didukung para ulama dan habaib. Mereka berijtihad sebagaimana penafsirannya terhadap kedua pasangannya. Jadi, tidak bisa salahsatu pihak mengklaim paslonnya lebih didukung ulama, yang lain tidak.

Jerat Hukum dan Tinjauan Agama

Hemat penulis, diksi ‘Kampret’ dan ‘Cebong’ memiliki beberapa konsekuensi: Pertama. Bagi pemilik akun status, fitnah, ujaran kebencian (hate speach) SARA bisa dikenakan UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan penginaan fisik (body shaming)bisa dijerat UU Nomor 11/2008 ITE. Penerapan regulasi ini banyak memakan korban dari netizen. Harus disadari, ketika terkena regulasi ini, yakinlah capres-cawapres itu akan acuh. Tidak akan menolong. Kebanyakan disebabkan kekurangpekaan, emosional dan tidak hati-hati menggunakan media sosial. Media Sosial sejatinya peralihan dari dunia offline (nyata). Ada pemilik akun menulis kalimat, dan ada pembaca dari pertemanan sebagai followers-nya.

Kedua. Bagi aktivis partai politik. Menggunakan media sosial tidak arif, akan men-downgrade (menurunkan) wibawa partai politiknya. Orang yang tadinya simpati berubah antipati. Tadinya akan memilih berubah haluan. Netizen dari pemilih kritis akan selalu mengawasi dan melihat hingga membandingkan ide-ide, status dan gagasan para kader partai politik. Bila tidak disiasati secara cerdas, akan jadi bumerang pada pemilu April 2019. Pemetaan di media sosia yang berlatarbelakang aktivis politik akan sangat mudah dibaca. Jejak digital dengan screenshot cukup satu detik menyimpan bukti dokumen hukum.

Ketiga. Labelilasi ‘Kampret’ dan ‘Cebong’ telah merusak nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan persahabatan dan kekerabatan akan terganggu. Sebutan itu sangat kasar, tidak beradab terutama dalam agama juga dilarang. Kalimat negatif yang terus dipelihara akan mereduksi nilai-nilai kearifan yang terdapat dalam diri pengucapnya. Sekalipun berhias dengan dalil, tertutup tubuhnya serapi mungkin, suka share (berbagi) informasi religi, orang akan meragukannya. Akhlak bersosialnya akan dilihat. Apakah sesuai atau tidak. Jangan-jangan kamuflase.

Keempat. Tinjauan agama dalam julukan negatif sangat terang larangannya (haram) dalam QS. Al-Hujurat: 11. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.“

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutnya sebagai sikhriyyah, yaitu merendahkan orang lain dan menghinakannya. Sebagaimana hadits Nabi: “Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.” Sebagai manusia yang paling sempurna dalam penciptaanya daripada makhluk lainnya, manusia harus memperlihatkan sikapnya dengan makhluk lainnya. Memiliki hati, akal pikiran, fisik. Semuanya diberikan secara sempurna. Terlebih hubungan antar manusia harus diciptakan dengan saling mengasih, menyayangi dan saling memuliakan.

Sebelum semuanya terlambat. Waktu pemilu masih ada waktu. Manfaatkan mengkampanyekan paslon sebaik mungkin. Tunjukkan dukungan sebagai pemilih santun, beradab dan memiliki konten-konten konstruktif juga edukatif. Pahami bahasa yang bisa berujung jerat hukum, dan dihalalkan oleh agama serta mana saja kalimat yang bisa menuai simpati banyak orang. Jangan karena emosi, marah-marah. Terus paslon kalah telak dan partai politik tidak lolos ke parlemen. Sudah itu, persahabatan cerai berai. Ini celaka !.   

Penulis: Kana Kurniawan (Sekjen PP Pemuda PUI dan Mahasiswa S-3 SPs UIN Jakarta, Beasiswa Nuffic-Belanda)

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Palestina kembali dirundung duka akibat kekejaman Zionis Israel. Terhitung sejak tanggal 12 sampai 13 November 2019, Zionis Israel melancarkan sekitar 100...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mampu mengalahkan Bawaslu lainnya di Jawa Barat dalam lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Bahkan Bawaslu Kabupaten Bandung dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Saat refleksi tahapan Pemilu 2019 belum lama, Komisioner Bawaslu Jabar Divisi Penyelesaian Sengketa, Yulianto SH menyebutkan kendala penanganan tindak pidana pemilu....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pergantian periodisasi keanggotaan DPRD Kuningan, DPC PDIP Kuningan telah menyiapkan kadernya untuk menduduki posisi ketua dewan sementara. Berdasarkan rapat internal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pelantikan anggota DPRD Kuningan yang baru periode 2019-2024, penjajakan koalisi parlemen sedang dilakukan. PBB dan NasDem yang sama-sama punya 1...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah penetapan nama-nama calon anggota DPRD Kuningan terpilih periode 2019-2024, KPU Kuningan mengklasifikasikan para calon wakil rakyat tersebut. Klasifikasinya dilihat dari...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah semuanya beres KPU Kuningan menggelar Pleno penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPRD Kabupaten Kuningan. Pleno tersebut dilaksanakan di Grage...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah ada putusan dismissal Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kuningan belum menentukan tanggal pelaksanaan rapat pleno penetapan caleg terpilih. Hal tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pemilihan umum presiden (Pilpres) merupakan sarana dalam proses demokrasi untuk mendapatkan pemimpin negara yang didapatkan dari perolehan suara aspirasi rakyat dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan menyelenggarakan halal bihalal dalam tajuk Silaturrahim Idul Fitri 1440 H, Jumat (5/7/2019). Acara yang dimulai...

Politics

CIBEUREUM (MASS) – Gejolak yang timbul di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum akibat Mega Proyek Bendungan Kuningan ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil Pilpres yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ‘Menolak BPN Prabowo-Sandi selaku pemohon’ disinyalir menuai kekecewaan dari para pendukungnya di Kabupaten Kuningan. Dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Usai sidang paripurna penyampaian nota pengantar LPj APBD 2018, Rabu (12/6/2019), sekelompok pemuda tampil membawakan lantunan islami di ruang sidang utama...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Masalah pemilu di Kuningan rupanya belum tuntas. Caleg Gerindra nomor urut 3 Dapil 1, Sri Laelasari, belum aman lantaran rivalnya bernomor...

Politics

CIMAHI (MASS) – Kepedulian terhadap ummat ditunjukkan pula oleh seorang tokoh masyarakat Kuningan wilayah timur, H Chartam Sulaiman. Kepada masyarakat yang membutuhkan, dirinya menebar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kuningan menggelar Buka Puasa Bersama sekaligus silaturahmi dan syukuran dengan ratusan warga dan anak yatim di...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jika Caleg Gerindra, Sri Laelasari berujung pada perbaikan sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota, lain halnya dengan Caleg Demokrat, Hj Titi H Noorbandah. Pada...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Demokrasi (Fordem) yang merupakan gabungan ormas/LSM kembali mendatangi Pemda untuk melakukan audensi terkait masalah dugaan ada banyaknya pelanggaran dan kecurangan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah Timses Caleg Gerindra, Sri Laelasari, laporan yang hampir sama dilakukan Timses Caleg Demokrat, Hj Titi H Noorbandah. Senin (20/5/2019), Bawaslu...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Demokrasi yang merupakan merupakan gabungan Ormas/LSM kembali berkumpul untuk membahas rencana kegiatan audensi Senin (20/5/2019). Pembahasan ini dilakukan untuk lebih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Berita Acara Hasil Sanding Data 11 Mei lalu telah ditandatangai para komisioner KPU Kuningan. Bahkan itu merupakan ‘Keputusan’ Bawaslu Kuningan, bukan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Keputusan Bawaslu Kuningan tentang pelanggaran administratif berdasarkan hasil Sanding Data (Sri Laelasari vs Eka Satria), nampaknya tidak langsung diterima oleh KPU...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada saat bukber (buka bersama) di Pendopo Jumat (17/5/2019), rupanya beberapa pentolan ormas tidak mau memenuhi undangan bupati. Sejumlah ormas dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah Timses Caleg Gerindra, Sri Laelasari melapor ke Bawaslu Kuningan, ternyata Timses Caleg Demokrat Hj Titi H Noorbandah pun melakukan hal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini deklarasi demi deklarasi kerap digelar. Yang baru saja dilaksanakan yaitu Deklarasi Bersama para pimpinan partai politik, tokoh agama, ormas,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Lima hari menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, wacana people power kian menjadi buah bibir...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam dua hari ini muncul pemandangan tidak biasa di kantor DPD PKS Kabupaten Kuningan. Di halaman kantor partai tersebut, bendera merah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail SIP yang merasa diobok-obok oleh bawaslu dibantah oleh Ondin Sutarman selaku ketua...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sanding Data yang dilakukan Bawaslu Jabar ternyata membuat geram Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail SIP. Selasa (14/5/2019) sore...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, turut serta dalam konferensi pers di Aula KPU Kuningan, Selasa (14/5/2019). Kepada awak media, dirinya...

Advertisement