KUNINGAN (MASS) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, kembali memunculkan fenomena pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya permintaan Pertalite dan berpotensi menyebabkan keterbatasan stok di sejumlah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan oleh mahasiswa asal Kuningan, Izzatun Nawawi, yang mengaku menemukan sejumlah SPBU di wilayah Kuningan Kota mengalami kehabisan stok Pertalite dalam waktu tertentu.
“Saya temui di beberapa SPBU di wilayah Kuningan Kota, ditemukan sejumlah titik mengalami kehabisan stok Pertalite dalam waktu tertentu. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Menurut Izzatun, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak terkait. Ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM tidak dapat hanya dipandang dari aspek fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan perubahan perilaku konsumen yang muncul di masyarakat.
“Ketika harga Pertamax naik, masyarakat secara rasional akan mencari alternatif yang lebih terjangkau, sehingga tekanan terhadap ketersediaan Pertalite menjadi semakin besar,” katanya.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah mengantisipasi dampak dari pergeseran pola konsumsi BBM tersebut. Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah pemerintah telah mengantisasi dampak pergeseran konsumsi ini secara matang? Ataukah kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi riil masyarakat di lapangan?” ujarnya.
Lebih lanjut, Izzatun mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan ketersediaan BBM, terutama BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan ketersediaan BBM, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik adalah menghadirkan kesejahteraan, bukan menambah beban dan ketidakpastian bagi rakyat,” pungkasnya. (didin)