JAKARTA (MASS) – Mahasiswa yang tergabung dalam (Ikaatn Pemuda Pelajar Mahasiswa Kuningan) IPPMK Jadetabek, mengikuti diskursus tentang kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang kontroversial. Kegiatan diskusi digelar di Teater Merah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta, Kamis, (13/6/2024) sore.
Selain IPPMK, hadir juga mahasiswa dari kampus luar kota dan pengamat politik. Salah satunya Ikbar, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ia menyoroti dampak kebijakan ini bagi masyarakat.
“Kebijakan ini akan berpengaruh kepada kita ke depannya. Kalau kita tidak kritis menjawab persoalan-persoalan ini, nantinya kita akan tergerus oleh kebijakan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap orang berhak atas hidup yang layak (dasar dari UUD). Ikbar mempertanyakan apakah kebijakan ini juga berangkat dari UU tersebut untuk memberi masyarakat hidup layak? apakah DPR bijak membuat peraturan tanpa melihat kondisi masyarakat sekarang ini?
“Bagaimana mungkin hukum itu berlaku jika prosedurnya tidak tepat? Di sisi lain, kita tidak diberi keleluasaan untuk menolak kebijakan tersebut,” terangnya sembari menegaskan bahwa skeptis kepada negara adalah hal yang harus dilakukan sebagai warga negara. Justru aneh jika masyawakat optimis dan percaya begitu saja pada pemerintahan.
Sementara itu, Alfath dari IPPMK menegaskan peran penting mahasiswa dalam isu ini. Mahasiswa punya andil yang besar. Dibekali ilmu, sebagai kaum terpelajar setidaknya bisa menjawab dan ikut andil dalam masalah Tapera. Hal itu, kata Alfath, memaksa mahasiswa untuk kritis menjawab persoalan yang diberikan pemerintah. Tapera kan dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun ia mempertanyakan, apakah tujuannya memang untuk memberikan rumah yang sejahtera bagi masyarakat.
Apalagi, lanjut Alfath, kebijakan Tapera dianggap dilakukan dalam kondisi yang salah dan prosedur yang tidak tepat menjadi pemicu problematika.
“Setiap UU yang keluar, ada hal-hal yang masyarakat sendiri tidak dilibatkan. Bagaimana kemudian Tapera bisa relevan dengan masyarakat saat masyarakat sendiri tidak dilibatkan dalam perancangan UU itu sendiri? Ujarnya.
Kritik tajam juga disampaikan oleh Mas Mukholis dari Rubikpol terhadap pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya.
“Jokowi di masa akhirnya, mengalami tantrum politik. Kebutuhan rumah berbanding lurus dengan pertumbuhan manusia. Genius adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kebijakan ini. Lalu mengapa menjadi problematika? Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi problematika utama dari keberhasilan program besar ini,” jelasnya.
Mukholis juga menyoroti alokasi anggaran yang sangat kecil. Pemerintah, kata Mukholis, mengalami kekosongan kantong dalam menjalankan programnya sendiri. Ada hal-hal yang kemudian pemerintah sendiri kebingungan dalam prosesnya. Dan hal ini dikaitkan dengan kebijakan Tapera yang banyak dianggap untuk mengumpulkan uang dari masyarakat.
“Dari mulai penyusunan dan pengesahan di paripurna sendiri, tidak melalui proses yang demokratis. Kita yang terlibat justru tidak dilibatkan oleh pihak pemerintah. Demokrasi itu mati justru karena demokrasi itu sendiri. Saat generasi acuh pada kebijakan yang ada, justru mendukung pemerintah untuk semena-mena,” tegasnya. (eki)
