KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 376 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih resmi diluncurkan Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tingkat Kabupaten Kuningan yang digelar di Halaman Kantor Diskopdagperin, Kamis (31/7/2025).
Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari program strategis nasional penguatan koperasi berbasis desa yang dicanangkan Presiden RI pada 21 Juli 2025. Bupati mengatakan, koperasi harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, bukan lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang tertinggal.
“Koperasi adalah pilihan yang benar jika dijalankan dengan sungguh-sungguh. Inilah cara membangun bangsa yang bermartabat dan ekonomi kerakyatan yang sejati,” ujar Bupati Dian.
Ia juga mengajak koperasi untuk bertransformasi menjadi lembaga profesional dan adaptif yang mampu bersaing di era digital. Bahkan, Bupati mencontohkan kesuksesan koperasi di Korea Selatan yang mampu menopang ekonomi desa secara modern dan mandiri. Hal ini diketahuinya saat berkunjung ke Korsel tahun 2023.
“Koperasi harus menjadi agregator sekaligus akselerator UMKM. Mari tinggalkan pesimisme, dan bangun optimisme bahwa koperasi kita bisa maju seperti di negara-negara besar,” katanya.
Terkait program Kopdeskel Merah Putih, Bupati mengungkapkan bahwa sejak April hingga Juni 2025 telah terbentuk 376 koperasi desa/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Program ini akan dilanjutkan dengan pengembangan unit usaha koperasi seperti apotek, klinik, pergudangan, hingga ritel, yang direncanakan berlangsung hingga Oktober 2025.
Bupati juga menepis kekhawatiran publik atas program ini, dengan menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan akan dijalankan secara hati-hati melalui kolaborasi dengan perbankan.
“Saya mendorong seluruh jajaran dan mitra koperasi untuk serius mengembangkan koperasi yang modern, profesional, dan terhubung dengan sistem ekonomi digital,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan bahwa koperasi dapat menjadi solusi konkret dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat struktur ekonomi dari tingkat desa. (eki)
