KUNINGAN (MASS) – Mencuatnya aksi demo oleh warga Pasar Kepuh terkait penggunaan parkir elektronik yang dinilai merugikan membuat semua warga Kuningan menjadi tahu ternyata di salah satu pasar tertua di kota kuda itu digunakan E Parkir mulai tahun 2020.
Mereka tidak banyak yang mengetahui kalau lahan parkir itu oleh Pemkab Kuningan melalui Dishub Kuningan dijual Rp150 juta/tahun kepada pihak ketiga. Ternyata yang memenangkan lahan parkir itu adalah perusahaan M2 dari Jakarta.
Mereka bukan pemain baru dalam urusan parkir. Sebagai bukti di Kabupaten Indramayu ada delapan titik yang dikelola mereka. Bukan hanya lahan parkir di perkantoran tapi juga di parkir-parkir umum.
“Untuk Pasar Kepuh memang pihak pengelola hanya berani Rp150 juta/tahun. Tentu ini bagus untuk peningkat PAD. Untuk Pasar Baru kami minta Rp500 juta namun belum ada yang berani,” ujar Kadishub Kuningan Dr Deni Hamdani MSi kepada kuninganmass.com, Senin (7/1/2020).
Ia mengatakan, kalau pengelolan PAD dilakukan dengan baik oleh pihak ketiga ia meyakini pendapatan dari parkir setahun bisa Rp4 miliar lebih. Sedangkan saat ini dengan potensi yang ada baru Rp750 juta.
Sementara terkait aksi demo oleh penghuni pasar baik pedagang dan pihaknya lainnya, pihak Dishub menyebutkan tidak ada masalah sebenarnya. Apa yang terjadi ibarat anak kecil yang selama ini menyusi tiba-tiba tidak dan memang untuk parkir langkah terbaik dikelola oleh pihak ketiga agar lebih profesional.
“Penerapan E Parkir tidak merugikan karena pedagang gratis. Begitu juga masyarakat yang lewat. Justru dengan E Parkir masyarakat yang berbelanja lebih berhemat karena tidak selalu mengeluarkan uang parkir ketika mereka berbelanja dibeberapa titik,” jelasnya.
Terpisah, Pengelola Parkir Pasar Kepuh yakni pihak M2 melalui General Menager Helmi Sopyan mengaku, awalnya Dishub menawarkan Rp250 juta/tahun. Setelah pihak melakukan survei akhirnya deal diangka Rp150 juta.
“Kami melakukan hal ini untuk meningkat PAD Kuningan dan kami di Indramayu berhasil. Tidak tertutup kemungkinan kalau ini sukses semua titik kita kelola,” jelas Helmi.
Ia mengaku, kerjasama ini bukan dengan Dishub tapi dengan Pemkab Kuningan dan pihaknya pun sudah beberapa kali bertemu dengan Bupati Kuningan H Acep Purnama dan orang nomor satu di Kuningan itu setuju. (agus)
