KUNINGAN (MASS) – Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan angkat bicara soal cek cok Waduk Darma yang melibatkan Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat.
Ketua Apdesi Kuningan H Linawarman SH mengatakan bahwa dalam video yang menyebar itu, mereka yang “menyemprot” Kuwu Umar adalah hal yang tidak tepat sasaran.
“Intinya, secara organisasi simkurimg kurang panuju (tidak setuju) dengan sikap-sikap seperti itu,” ujarnya, Sabtu (29/4/2023) malam.
Ia mengaku, sudah mengklarifikasi permasalahan yang mengakibatkan hal itu terjadi. Menurut penilaiannya, tidak tepat sasaran jika yang didatangi dan ributnya ke Kades Umar, yang hanya diberi tugas mengelola Waduk Darma.
“Kalo soal macet tidaknya tagihan Provinsi, itu bukan tugasnya seorang di lapangan. (Apdesi) Kurang terima sikap mereka yang kurang tahu darimana itu,” tuturnya.
Ia menyarankan, agar para pihak lebih menempuh jalur hukum saja misalnya. Apalagi, Indonesia ini kan negara hukum.
“Secara etik mereka (yang marah-marah itu) kurang etik. (Kami menyoroti) Kehormatan kepala desa dibawah naungan Apdesi, intinya kami tidak terima. Tidak pantas di muka umum (terjadi seperti itu) secara itu,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, Apdesi mempertanyakan kenapa yang datang ke Waduk Darma bukan yang betul-betul sub con. Ia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di belakang semua ini.
Di akhir, Linawarman mengaku sudah menyarankan perihal pengelolaan Waduk Darma ke Kades Umar. Jaswita (Perumda Jabar) lanjut Linawarman, lebih baik menggandeng dan melibatkan 8 desa penyangga Waduk Darma.
Dengan begitu, lanjutnya, desa-desa sekitar juga bisa lebih maju pariwisatanya, dan ada PADes untuk kemajuan desanya.
“Kepercayaan kerjasama dengan BUMDES Desa Jagara ini jangan disia-siakan. Tunjukan profesional dalam mengelola pariwisata Waduk Darma, sehingga dapat dirasakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,” pesan Linawarman.
Ia juga mengingatkan, pengelola Waduk Darma harus menjalin hubungan dengan baik dengan semua lini berdasarkan aturan yang ada. Termasuk pengelolaan parkir dengan Bapenda Kabupaten Kuningan, sehingga ada pemasukan untuk APBD. (eki)
