KUNINGAN (Mass) – Siang tadi (24/1/2017), kantor redaksi Kuninganmass dikunjungi salah seorang kepala KUA, yaitu Dedi Slamet Riyadi, Kepala KUA Kecamatan Lebakwangi. Selain untuk menyampaikan ucapan selamat atas peresmian dan peluncuran portal berita kuninganmass.com, Dedi juga sempat berbincang-bincang mengenai berbagai permasalahan di Kuningan, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial dan keagamaan.
Salah satu subjek perbincangan adalah tentang Surat Edaran Bupati Nomor: 451/86/Kesra tentang himbauan kepada untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah dan menghentikan segala aktifitas ketika azan berkumandang.
Dedi menuturkan, ia sangat menyambut baik surat edaran bupati itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemimpin daerah untuk meningkatkan kualitas keberagamaan umat Islam. Namun, ia berharap agar surat edaran itu tidak berhenti semata-mata sebagai surat yang diedarkan dan dipublikasikan secara luas. Sebab, menurutnya, belakangan ini muncul ungkapan minor yang menyebut Kuningan sebagai kota deklarasi atau kota pencanangan.
Ungkapan itu merebak setelah Pemkab menyelenggarakan beberapa acara pencanangan, tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan program nyata untuk mewujudkan apa yang dicanangkan. Peristiwa terakhir adalah pencanangan Kuningan sebagai Kota Pendidikan, yang ternyata belum berdampak besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kuningan.
“Jadi, diharapkan, ada upaya implementasi serius yang dilakukan Pemkab Kuningan untuk mewujudkan tujuan yang diangankan dari surat edaran tersebut,” kata Dedi.
Lebih jauh, ia juga berpendapat, jika tidak ada tindak lanjut dari surat edaran itu, label Kuningan sebagai kota pencanangan semakin melekat. Selain itu, dikhawatirkan akan muncul anggapan dari masyarakat bahwa surat edaran ini sebagai bagian dari political move Bupati Kuningan untuk membangun dan menegaskan citra sebagai pemimpin yang peduli terhadap masalah keagamaan, khususnya umat Islam. Mau tidak mau, anggapan itu akan muncul mengingat semakin dekatnya periode suksesi kepemimpinan di Kabupaten Kuningan.
Efek dari Pilpres 2014 yang membelah opini dan orientasi politik masyarakat Indonesia masih terasa hingga saat ini dan sepertinya akan terus mengental. Konstelasi politik nasional itu berimbas ke daerah-daerah sehingga siapa pun yang hendak maju menjadi calon pemimpin daerah harus menegaskan jatidiri sehingga dapat meraih “simpati” salah satu dari dua arus massa tersebut.
“Namun, kesan “pencitraan” itu akan hancur dan hilang sendirinya jika Bupati melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menindaklanjuti surat edarannya tersebut,” ucapnya di hadapan Deden, Agus dan Andri. (tim redaksi)
