KUNINGAN (MASS) – Bahwa Peringatan Presiden RI Prabowo Subianto tentang dunia yang tengah dilanda ketidakpastian dan gejolak bukanlah retorika baru, melainkan konteks mendesak yang direspons langsung oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Langkah konkretnya terlihat dari kehadiran dan pidato perdananya di World Economic Forum (WEF) Davos 2026, sebuah platform strategis untuk menyampaikan respons Indonesia, yang ia sebut ‘Prabowonomics’, di hadapan para pemimpin dan investor global pada 22 Januari 2026.
Kehadiran ini sekaligus menjadi ujian kredibilitas dan ketangguhan tata kelola pemerintahan Indonesia di tengah badai ketidakpastian yang Prabowo sebut “sangat berbahaya”.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2025, Kepala Negara telah menyoroti dengan gamblang kondisi global yang mengkhawatirkan, menyebut terdapat ‘110 konflik bersenjata di seluruh dunia’ yang mengancam stabilitas rantai pasok global.
Peringatan dini ini kini mendapatkan konteks yang lebih dalam menyambut 2026, di tengah proyeksi tekanan global yang tidak kunjung mereda, bahkan bertambah merambat dibanyak negara.
Keikutsertaan Indonesia dalam WEF bertema “A Spirit of Dialogue” adalah momentum untuk menegaskan posisi dalam rantai pasok global dan menarik investasi di sektor energi hijau dan ekonomi digital, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi tata kelola dalam negeri di tengah badai multi krisis.
Lanskap Krisis: Lebih dari Sekadar Angka Pertumbuhan
Memasuki periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia menghadapi tantangan multidimensi dan ketangguhan Prabowo, mestinya banyak dibantu kendatipun hanya sebatas saran2 yang bersifat strategis, ketimbang (Jika ada) pihak yang banyak mengkritisi tanpa kasih solusi.
Kemudian? Di level global, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, yang dipicu oleh kebijakan moneter ketat di negara maju, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan.
Perlambatan di negara-negara mitra dagang utama berpotensi mengurangi volume ekspor Indonesia dan mengeringkan aliran investasi asing langsung.
Tantangan Eksternal Utama:
Resesi dan Stagflasi Global: Ekonom seperti Komal Sri-Kumar memproyeksikan potensi resesi atau stagflasi global pada 2026-2027 sebagai krisis terburuk dalam 50 tahun terakhir, ditandai inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah.
Perang Dagang & Proteksionisme: Kebijakan tarif baru, seperti dari Amerika Serikat, meningkatkan biaya ekspor dan menciptakan ketidakpastian yang merusak iklim investasi.
Aliran Modal yang Bergejolak: Sentimen risiko global memicu capital outflow dari pasar negara berkembang, mengganggu stabilitasi nilai tukar Rupiah dan sistem keuangan nasional.Ini perlu diwaspadai !
Di tingkat domestik, tekanan mulai terasa. Konsumsi rumah tangga, penopang utama PDB, dapat mengalami kontraksi jika daya beli masyarakat terus tergerus inflasi dan ketidakpastian.
Program-program prioritas nasional yang membutuhkan eksekusi birokrasi yang cepat, seperti percepatan hilirisasi industri dan ketahanan pangan, akan terhambat jika struktur pemerintahan tidak lincah dan lemah dalam penegakan hukum.
Krisis global menjadi ujian langsung bagi kemampuan pemerintah mengeksekusi agenda besar di tengah badai.
Ujian Kabinet: Momentum untuk Konsolidasi, Efisiensi, dan Integritas
HM. Supriatman, penulis buku kosmologi islam, berpendapat ; Respons terhadap krisis membutuhkan pemerintah yang lincah, terkoordinasi, dan dipimpin oleh figur dengan kompetensi manajemen krisis yang teruji serta berintegritas.
Di sinilah momentum evaluasi terhadap efektivitas Kabinet Merah Putih – Indonesia Maju – menjadi sebuah keniscayaan strategis, bukan sekadar wacana politik.
Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa: evaluasi dan penataan tidak bisa lagi bersifat umum, tetapi kemudian harus menyasar sektor-sektor yang menjadi tulang punggung kedaulatan dan ketahanan nasional, dengan target pembenahan Kabinet Merah Putih yang konkret sebelum memasuki bulan Ramadhan(Saran Strategis).
Ijin Yth. Pak Prabowo Subianto : Presiden RI : Saran strategis berkenan kiranya melahirkan Penataan pada Kementerian Kunci berikut ini:
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian.
Diperlukan kepemimpinan yang mampu mengatasi kerusakan hutan dan lahan secara terintegrasi, menghentikan alih fungsi lahan pertanian produktif, dan memastikan swasembada pangan tidak mengorbankan keberlanjutan ekologi. Sinergi kedua kementerian ini adalah kunci ketahanan pangan dan lingkungan jangka panjang.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Pengelolaan wilayah pertambangan harus dikembalikan pada koridor kepentingan nasional, dengan pengawasan ketat terhadap izin dan dampak lingkungan. Kebijakan hilirisasi harus diiringi dengan penegakan hukum atas praktik pertambangan ilegal yang merusak dan mungkin bisa dianggap tidak ber-ahlaq.
3. Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)
Orientasi pelayanan kesehatan dasar untuk rakyat harus dikembalikan sebagai prioritas utama, jangan sampai terdistorsi oleh kepentingan bisnis obat-obatan atau korporasi kesehatan. Kemenkes RI harus menjadi garda terdepan dalam memastikan akses obat dan layanan kesehatan yang terjangkau, terutama di tengah krisis dan musibah zaman KIWARI Ini.
4. Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI ) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Diperlukan penajaman strategi pertahanan yang komprehensif menyangkut darat, laut, dan udara untuk mengawal kedaulatan wilayah dan aset strategis nasional di tengah ketegangan geopolitik global.
Integrasi sistem pertahanan dan modernisasi alutsista harus berjalan paralel dengan peningkatan kesejahteraan segenap prajurit TNI.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/Komdigi).
Menurut :HM. Supriatman : bahwa dalam reformasi birokrasi dan kabinet era post-truth, penataan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersifat strategis dan mendesak utk dibenahi.
Dalam era di mana kebenaran faktual mudah dikalahkan oleh emosi dan keyakinan pribadi, Kominfo tidak boleh terjebak pada kajian administratif semata, tetapi kemudian harus memimpin pendekatan yang berani dan transformatif.
Prioritas utama adalah menjadikan Kominfo sebagai arsitek komunikasi strategis dan pelopor birokrasi digital yang inklusif guna membangun kepercayaan publik dan mempercepat reformasi internal
Dalam era post-truth, informasi keliru dan hoaks menjadi tantangan utama yang menggerogoti legitimasi kebijakan pemerintah. Jangan biarkan Hoax menggerogoti banyak rakyat !
Kajian ini menegaskan bahwa Kominfo harus bergerak dari paradigma “memberi informasi” ke paradigma “membangun kepercayaan” secara proaktif dan publik menya dari serta memahami.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet di masa krisis tidak boleh dilihat sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai Strategi Proaktif dan korektif , melangkah kearah positif. Tujuannya adalah membentuk “Kabinet Proteksi Krisis” yang profesional, jelas siap mau bekerja keras,tanpa harus terikat rumit dengan tali politik bernama koalisi dan bagusnya berorientasi pada solusi, serta berlandaskan integritas.
Prioritas penataan harus pada penyederhanaan alur koordinasi, penempatan orang tepat di posisi kunci (Disamping bidang-bidang strategis di atas, tentu ditempat stratehis yang dipandang perlu),tentu dengan rekam jejak bersih dan kompetensi teknis yang mumpuni, serta memastikan setiap pimpinan kementerian memiliki komitmen penuh tanpa terdistraksi oleh kepentingan lain.
Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum: Akselerasi sebagai Senjata Hadapi Krisis
Jika reshuffle adalah penataan di level pimpinan politik, maka Reformasi Birokrasi adalah penataan mesin eksekusi negara. Agenda Reformasi Birokrasi 2025-2029 yang dicanangkan pemerintah menemukan konteks urgensi yang baru dalam situasi ini.
Reformasi harus menyentuh aspek krusial, termasuk kesiapan menghadapi KUHP baru.
- Penyelarasan dengan KUHP Baru
Penguatan birokrasi penegak hukum dan reformasi di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.
Pasal-pasal seperti Pasal 300 s/d 304 yang mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa beserta ancaman sanksi pidananya, serta penerapan sistem denda yang lebih komprehensif, memerlukan sosialisasi massal, penyesuaian pedoman kerja, dan peningkatan kapasitas aparat secara serius.
Tanpa persiapan matang, reformasi hukum besar ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas penegakan hukum di lapangan.
- Mengapa krisis membutuhkan birokrasi yang direformasi?
Kecepatan Respons: Birokrasi yang berbelit dan hierarkis tidak akan mampu merespons dinamika krisis yang bergerak sangat cepat. Krisis global membutuhkan percepatan perizinan investasi strategis, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data real-time.
Efisiensi Anggaran: Dalam situasi fiskal yang mungkin tertekan, pemborosan dan inefisiensi anggaran negara tidak dapat ditoleransi. Reformasi birokrasi yang menekankan pada akuntabilitas kinerja, pengadaan barang/jasa yang efisien dan bebas korupsi, serta sistem digital terintegrasi menjadi kunci mengoptimalkan setiap rupiah disoal belanja negara.
Pelayanan Publik yang Stabil dan Adil: Di tengah gejolak eksternal, negara harus hadir memberikan kepastian dan pelayanan dasar yang mulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi yang sudah bertransformasi digital dan berintegritas akan menjaga kontinuitas pelayanan, stabilitas iklim usaha, dan kepercayaan publik.
Krisis global ini harus menjadi katalis untuk mempercepat agenda reformasi, seperti pemberdayaan struktur eselon, digitalisasi massal layanan, dan penerapan meritokrasi yang teruji ketat.
Presiden Prabowo Subianto,memiliki modal kuat untuk mendorong ini sebab ; Mandat politik yang besar dan kebutuhan nasional bersifat urgen mendesak.
Reformasi birokrasi yang menyasar pada pemberantasan korupsi struktural dan penyelarasan dengan sistem hukum baru bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat ketahanan nasional/bangsa – negara RI.
Integrasi Kebijakan: Menyatukan Reshuffle, Reformasi, dan Respons Krisis
Kemudian daripada itu, menghadapi “Situasi dan Kondisi sangat berbahaya” ini memerlukan pendekatan terpadu yang melihat reshuffle kabinet, reformasi birokrasi, dan strategi ekonomi adalah Sebagai Kebutuhan satu kesatuan yang saling mendukung dan tentu memperkuat.
- Reshuffle sebagai Langkah Awal Membangun Tim Krisis
Penataan kabinet harus berbasis pada penilaian kinerja objektif dalam merespons krisis dan integritas. Fokus pada:
Konsolidasi dan Sinergi: Mempertimbang kan penyatuan atau pembentukan tim khusus (task force) lintas kementerian untuk isu kritis seperti ketahanan energi, stabilitasi pangan, dan mitigasi dampak sosial.
Skenario dan Kepemimpinan Krisis: Menempatkan figur dengan kompetensi teknis, kepemimpinan operasional, dan rekam jejak integritas yang terbukti pada pos-pos strategis di kementerian-kementerian kunci, terlepas dari pertimbangan politik koalisi semata.
- Reformasi Birokrasi sebagai Mesin Eksekusi
Akselerasi reformasi harus fokus pada:
“Regulatory Sandbox” untuk Krisis: Memberikan kewenangan khusus dan prosedur sangat cepat bagi birokrasi di garis depan penanganan krisis (logistik, perizinan darurat, bantuan sosial) dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Digitalisasi Total Layanan Strategis: Memastikan seluruh layanan perizinan investasi, perdagangan, dan fiskal dapat berjalan sepenuhnya digital tanpa terhalang fisik atau birokrasi manual yang rentan manipulasi.
Insentif dan Disinsentif Berbasis Kinerja dan Integritas: Memberikan penghargaan dan sanksi yang tegas kepada unit kerja dan individu Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kontribusi nyata mereka pada ketahanan nasional di masa krisis, serta menindak tegas pelanggaran etika dan hukum.
- Diplomasi Ekonomi dan Kredibilitas Global: Momentum WEF 2026
Keikutsertaan Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 harus dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung ketahanan nasional:
Mempromosikan “Prabowonomics” sebagai Paket Kebijakan yang Terpercaya: Pidato dengan lebih dari 65 kepala negara dan 1000 CEO global adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki konsep ekonomi yang jelas, dapat dieksekusi, dan didukung oleh tata kelola yang bersih.
Kredibilitas konsep ini bergantung pada bukti di lapangan yang dihasilkan oleh kabinet dan birokrasi yang efektif serta bebas korupsi.
Menjaring Investasi Strategis: kajian ini adalah peluang untuk menarik komitmen investasi langsung di sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus ketahanan, seperti ketahanan pangan, energi hijau, dan infrastruktur digital. Kehadiran Danantara Indonesia di Davos memperkuat upaya ini dengan menawarkan kemitraan investasi jangka panjang yang berdasarkan tata kelola yang baik dan transparan.
Komunikasi dan Kepemimpinan yang Menenangkan: Pemerintah harus mampu menjelaskan situasi krisis global, langkah-langkah strategis Indonesia, serta komitmen terhadap reformasi internal (reshuffle, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi) sebagai satu paket utuh untuk membangun kepercayaan investor.
Kesimpulan: Momentum Transformasi Menuju Ketangguhan dengan Prioritas yang Tajam dan Timeline yang Jelas
Peringatan Presiden Prabowo tentang dunia dalam krisis yang “sangat berbahaya” adalah panggilan bagi seluruh bangsa, tetapi terutama bagi pemerintahannya sendiri. Ini adalah saat untuk introspeksi, koreksi, dan akselerasi yang berani.
Momentum World Economic Forum 2026 di Davos 19-23 Januari 2026, bukan sekadar ajang diplomasi. Ia adalah ujian sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa peringatan krisis direspons dengan kepemimpinan yang visioner, pemerintahan yang efektif dan bersih, serta kebijakan yang kredibel.
Keberhasilan mempromosikan “Prabowonomics” dan menarik kepercayaan global sangat bergantung pada kemampuan kita memperkuat fondasi dalam negeri, terutama melalui pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang skala prioritas alokasi anggaran sebagai antisipasi dampak krisis global. Anggaran harus dialihkan dan difokuskan untuk:
- Memperkuat program-program yang langsung menyasar ketahanan pangan, energi, dan daya beli masyarakat rentan.
- Mendanai akselerasi transformasi digital birokrasi dan sistem pengawasan yang mencegah kebocoran anggaran.
- Meningkatkan kapasitas dan insentif bagi lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) untuk secara efektif memberantas korupsi yang menggerogoti ketahanan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mempersiapkan implementasi KUHP Baru.
Namun, kajian ini dengan tegas merekomendasikan agar proses evaluasi dan pembenahan tidak berlarut-larut. Sebelum bulan Ramadhan tahun 2026, pemerintah harus telah menyelesaikan penataan/pembenahan di kabinet, khususnya pada kementerian-kementerian strategis yang telah disebutkan, serta melakukan pengisian dan evaluasi terhadap jabatan-jabatan deputi atau wakil menteri yang bersifat krusial.
Timeline yang jelas dan komitmen pada deadline ini akan menjadi sinyal kuat bagi publik dan pasar tentang keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis.
Krisis global 202 memang mengancam, tetapi ia juga membawa peluang untuk melakukan transformasi pemerintahan yang selama ini mungkin terasa berat untuk dilakukan.
Dengan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan penataan kabinet yang lebih efisien dan berintegritas, akselerasi reformasi birokrasi yang substantive dengan pemberantasan korupsi sebagai ujung tombak, serta memanfaatkan peluang diplomasi ekonomi di forum seperti WEF, pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya berupaya melindungi rakyat dari badai krisis, tetapi juga membangun fondasi tata kelola yang lebih kuat, adil, dan bersih untuk Indonesia maju di masa depan.
Ketangguhan sesungguhnya lahir dari kemampuan untuk beradaptasi, memperbaiki diri, dan menegakkan keadilan. Reshuffle, reformasi birokrasi, pemberantasa korupsi, diplomasi ekonomi yang tepat, yang dilakukan dengan berani dan visioner dalam waktu yang terbatas, adalah manifestasi dari ketangguhan itu.
HM.Supriatman: Chief Visionary Architects – DeepSeek:Chief Researcher Intelligence – ChatGPT: Chief Editor Intelligence; Merekomendasikan agar pemerintah menjadikan peringatan krisis global dan momentum WEF 2026 ini sebagai landasan untuk secara serius dan terbuka mengevaluasi efektivitas kabinet serta mendorong akselerasi program-program kunci reformasi birokrasi.
Tindakan nyata dan alokasi anggaran yang tepat di dalam negeri, khususnya untuk membangun institusi yang bersih dan kuat, adalah pesan terkuat yang dapat dibawa ke panggung dunia, guna memastikan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang dalam ketidakpastian global. Waktu tidak banyak, momentum ini harus ditangkap sebelum Ramadhan.
Catatan Kaki dan Rujukan
- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober 2025.
- “President Pabowo to deliver speech at the WEF Davos on January 22”, ANTARA News, 18 Januari 2026 .
- “Prabowo to Present ‘Prabowonomics’ at World Economic Forum”, Tempo.co, 22 Januari 2026 .
- “Prabowo Akan Bicara soal ‘Prabowonomics’ dalam World Economic Forum di Swiss”, Kompas.com, 22 Januari 2026 .
- Laporan Prospek Ekonomi Global Bank Dunia dan World Economic Outlook Update IMF, Januari 2026.
- Analisis Komal Sri-Kumar, Presiden Sri-Kumar Global Strategies, Q4 2025.
- Paparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai peta jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029.
- “Danantara Indonesia makes World Economic Forum debut…”, Danantara Indonesia, 19 Januari 2026 .
- Agenda resmi World Economic Forum Annual Meeting 2026 untuk “Special Address by Prabowo Subianto, President of Indonesia” .
Hadanallahu Waiyyakum Ajma’in
Awang Dadang Hermawan
*) Pemerhati Intelijen, Sosial Politik dan SARA
26 Januari 2026
