KUNINGAN (MASS) – Guru mengalami kesulitan dengan disahkannya kurikulum merdeka, bukan hanya guru saja tetapi saya sebagai siswa nya pun merasa kesulitan dengan kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka ini fokus guru menjadi terbagi 2 dan selain itu juga guru dituntut untuk bisa memahaminya hal ini bukanlah hal yang mudah di lakukan karena guru juga harus tetap fokus terhadap akademik siswa juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yaitu memberikan pembelajaran terhadap muridnya.
Kesulitan guru dalam memahami Kurikulum Merdeka berakar pada perubahan paradigma yang sangat drastis, dari sistem yang bersifat administratif-seragam menjadi sistem yang menuntut kreativitas dan kemandirian penuh. Banyak guru yang telah bertahun-tahun berada dalam zona nyaman “kurikulum konten” merasa kewalahan ketika harus menyusun sendiri modul ajar yang berdiferensiasi dan relevan dengan karakteristik siswa yang beragam. Kebingungan ini sering kali diperparah oleh tumpang tindihnya beban administrasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan kewajiban mengajar di kelas, sehingga waktu untuk mendalami filosofi kurikulum secara substantif justru tersita oleh pemenuhan centang hijau secara formalitas.
Selain itu, kurangnya pendampingan tatap muka yang intensif dan merata, terutama bagi guru di daerah dengan keterbatasan akses teknologi, membuat istilah-istilah baru seperti Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) hanya dipahami di permukaan saja tanpa implementasi yang tepat. Tanpa adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan realitas di lapangan serta dukungan mental bagi guru dalam menghadapi perubahan ini, Kurikulum Merdeka berisiko hanya menjadi pergantian istilah teknis tanpa menyentuh transformasi kualitas pembelajaran yang diharapkan pada tahun 2026 ini.
Guru di Indonesia sering kesulitan memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik dalam Kurikulum Merdeka karena pendekatan ini baru dan menuntut perubahan cara mengajar tradisional. Pembelajaran berdiferensiasi berarti menyesuaikan pelajaran agar cocok dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa, sementara asesmen diagnostik adalah cara mengukur kekuatan serta kelemahan awal siswa untuk merencanakan pengajaran yang tepat.
Kesulitan guru dalam memahami konsep Kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik, merupakan permasalahan fundamental dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menekankan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan memberikan keleluasaan bagi guru dan satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik.
Isu guru yang masih kesulitan memahami konsep Kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik adalah hal yang cukup wajar. Perubahan kurikulum terjadi dalam waktu yang relatif cepat, sementara tidak semua guru mendapat pendampingan dan pelatihan yang memadai. Akibatnya, banyak guru hanya memahami konsepnya secara teori, tetapi masih bingung ketika harus menerapkannya langsung di kelas dengan kondisi siswa yang beragam.
Selain itu, beban administrasi dan keterbatasan waktu juga membuat guru kesulitan untuk mendalami konsep-konsep baru tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik sebenarnya sangat baik karena berfokus pada kebutuhan siswa, namun tanpa contoh praktik yang jelas dan dukungan berkelanjutan, guru bisa merasa kewalahan. Oleh karena itu, menurut saya perlu ada pendampingan yang lebih intens, pelatihan yang praktis, serta ruang diskusi antar guru agar Kurikulum Merdeka tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar bisa diterapkan secara efektif di kelas.
Masalah guru yang masih kesulitan memahami Kurikulum Merdeka, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik, memang benar-benar terjadi di lapangan. Walaupun banyak guru sudah berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, kenyataannya konsep ini cukup baru dan berbeda dari cara mengajar sebelumnya, sehingga tidak mudah langsung diterapkan.
Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk memahami perbedaan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, sedangkan asesmen diagnostik mengharuskan guru mengetahui kondisi awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Bagi guru yang terbiasa dengan pembelajaran seragam dan penilaian akhir, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, pelatihan yang diberikan sering kali masih bersifat teori dan waktunya terbatas, sehingga guru belum mendapatkan gambaran praktik yang jelas.
Menurut saya, kesulitan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada guru. Dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, contoh penerapan yang nyata, serta wadah berbagi pengalaman antar guru agar mereka lebih siap dan percaya diri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara optimal.
Guru kesulitan dalam memahami konsep Kurikulum Merdeka juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan interpretasi kebijakan di tingkat sekolah. Arahan dari pimpinan sekolah atau dinas pendidikan terkadang berbeda-beda, sehingga guru menjadi bingung dalam menentukan standar penerapan yang benar.
Kesulitan guru dalam memahami Kurikulum Merdeka adalah hal yang wajar, mengingat kurikulum ini membawa perubahan besar dalam cara berpikir dan mengajar. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang memahami kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Tanpa pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, guru akan kesulitan menerjemahkan konsep Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran di kelas.
Kesulitan guru memahami Kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik, wajar terjadi karena adanya perubahan cara pandang dalam pembelajaran. Guru membutuhkan waktu, pelatihan, dan pendampingan agar dapat menerapkan konsep tersebut secara optimal di kelas.
Guru sering kali merasa kewalahan karena adanya miskonsepsi bahwa diferensiasi berarti membuat 30 rencana pembelajaran berbeda untuk 30 siswa. Guru juga merasa kesulitan menyiapkan konten, proses, dan produk yang berbeda dalam satu waktu karena keterbatasan waktu persiapan. Mengelola kelompok-kelompok kecil dengan aktivitas yang berbeda secara bersamaan sering kali memicu kekacauan jika guru belum terbiasa dengan metode small group instruction.
​Kesulitan menentukan dan ada kekhawatiran mengenai keadilan penilaian. ​Meskipun konsepnya sederhana (mengenal siswa sebelum mengajar), implementasinya sering dianggap formalitas belaka. Banyak guru hanya fokus pada kemampuan akademik (kognitif), namun mengabaikan aspek non-kognitif (gaya belajar, minat, latar belakang keluarga) yang justru sangat memengaruhi hasil belajar.
​Setelah melakukan tes diagnostik, banyak guru kesulitan mengolah data tersebut menjadi strategi. Guru tahu si A lemah di matematika, tapi bingung bagaimana memodifikasi materi untuk si A di tengah kelas reguler. Kurangnya akses terhadap instrumen asesmen yang valid dan praktis membuat guru akhirnya hanya menebak-nebak kemampuan siswa.
​Bertahun-tahun terbiasa dengan sistem klasikal membuat sulit bagi guru untuk menerima bahwa siswa dalam satu kelas boleh memiliki target capaian yang berbeda.
​Kurangnya Pelatihan yang Praktis: Pelatihan seringkali bersifat teoritis. Guru butuh contoh nyata (video praktik atau simulasi) di dalam kelas, bukan sekadar paparan dokumen regulasi, dalam pandangan Ainun Rahmawati.
Kesulitan guru dalam memahami konsep Kurikulum Merdeka merupakan persoalan krusial yang berimplikasi langsung pada kualitas implementasi pembelajaran di satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka menuntut perubahan paradigma dari pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berbasis diferensiasi, serta penguatan profil Pelajar Pancasila. Namun, pada tataran praktis, tidak semua guru memiliki kesiapan konseptual dan pedagogis yang memadai untuk memahami filosofi, struktur, serta perangkat kurikulum tersebut secara komprehensif. Keterbatasan pelatihan yang bersifat berkelanjutan, minimnya pendampingan implementatif, serta perbedaan latar belakang kompetensi guru menjadi faktor yang memperbesar kesenjangan pemahaman antara kebijakan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Akibatnya, Kurikulum Merdeka berpotensi dipahami sebatas perubahan administratif, bukan sebagai transformasi mendasar dalam proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik secara holistik.
Kesulitan guru dalam memahami Kurikulum Merdeka merupakan konsekuensi wajar dari perubahan besar dalam sistem pendidikan. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, penyediaan sumber daya yang memadai, dan perubahan budaya belajar, konsep seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik akan sulit diterapkan secara efektif.
Dengan kata lain, masalah ini bukan semata-mata kelemahan guru, melainkan tantangan sistemik yang membutuhkan dukungan menyeluruh dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Kesulitan guru dalam memahami Kurikulum Merdeka bukan sekadar masalah teknis, melainkan tantangan fundamental dalam mengubah paradigma dari pendidikan berbasis konten yang kaku menjadi pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Fenomena ini muncul karena adanya beban administrasi yang masih dirasa berat, kebingungan dalam mengimplementasikan konsep abstrak seperti P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), serta ketergantungan pada instruksi seragam dari pusat yang kini berubah menjadi otonomi kreatif. Tanpa pendampingan berkelanjutan yang bersifat praktis dan kolaboratif di tingkat sekolah, kemerdekaan mengajar yang dicita-citakan justru berisiko menjadi beban mental bagi guru yang akhirnya menghambat kualitas transformasi pendidikan di kelas.
Isu tentang guru kesulitan dalam memahami konsep kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa. Namun, tanpa pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep kunci seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik, guru mungkin akan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif.
Pembelajaran berdiferensiasi, misalnya, memerlukan guru untuk memahami kebutuhan dan kemampuan individu siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Asesmen diagnostik, di sisi lain, memerlukan guru untuk memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai.
Untuk mengatasi tantangan ini, saya percaya bahwa perlu ada pelatihan dan dukungan yang lebih intensif bagi guru dalam memahami konsep-konsep kunci kurikulum Merdeka. Selain itu, perlu ada juga sistem dukungan yang lebih baik dalam bentuk sumber daya, seperti bahan ajar dan teknologi, untuk membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini.
Dengan demikian, guru dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi siswa.
1.Keterbatasan pemahaman konseptual dan pedagogis guru
Kesulitan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik menunjukkan bahwa pemahaman konseptual terhadap filosofi dan landasan pedagogis Kurikulum Merdeka belum terbentuk secara komprehensif. Sebagian guru masih memandang kurikulum sebagai dokumen administratif, bukan sebagai kerangka kerja pedagogis yang menuntut fleksibilitas, refleksi, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Kondisi ini berdampak pada praktik pembelajaran yang masih bersifat homogen dan kurang responsif terhadap perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa.
2.Efektivitas pelatihan dan sosialisasi yang belum optimal
Program pelatihan Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil guru di lapangan. Pelatihan cenderung menekankan aspek teoritis dan normatif, sementara kesempatan untuk praktik langsung, studi kasus, serta refleksi pembelajaran masih terbatas. Akibatnya, guru mengalami kesenjangan antara pemahaman konsep dengan kemampuan menerapkannya secara kontekstual, khususnya dalam merancang dan memanfaatkan asesmen diagnostik sebagai dasar perencanaan pembelajaran berdiferensiasi.
3.Beban kerja dan administrasi yang menghambat inovasi pembelajaran
Tingginya beban kerja administratif yang harus dipenuhi guru berdampak pada berkurangnya waktu dan energi untuk melakukan perencanaan pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik menuntut analisis data belajar siswa secara sistematis dan berkelanjutan, namun hal ini sulit dilakukan apabila guru lebih banyak terfokus pada penyelesaian tugas administratif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik.
4.Minimnya pendampingan profesional dan komunitas belajar guru
Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan pendampingan profesional yang berkelanjutan agar guru dapat merefleksikan praktik pembelajarannya dan memperoleh umpan balik yang konstruktif. Namun, keterbatasan supervisi akademik dan belum optimalnya peran komunitas belajar guru menyebabkan proses adaptasi kurikulum berjalan kurang efektif. Tanpa dukungan yang memadai, guru cenderung mengalami kebingungan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen diagnostik sesuai konteks kelas masing-masing.
5.Ketimpangan kompetensi dan sarana pendukung antar satuan pendidikan
Perbedaan latar belakang kompetensi pedagogik, literasi asesmen, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak merata. Guru di satuan pendidikan dengan keterbatasan fasilitas dan akses sumber belajar menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik secara optimal. Ketimpangan kompetensi dan sarana pendukung antar satuan pendidikan
Perbedaan latar belakang kompetensi pedagogik, literasi asesmen, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak merata. Guru di satuan pendidikan dengan keterbatasan fasilitas dan akses sumber belajar menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik secara optimal. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan pendukung yang lebih inklusif dan berkeadilan agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara menyeluruh.
Penulis: PGSD 1C, Kelompok 1 Pedagogika, Angkatan 25
1. Galih Febrian
2. Dita Shafa Damayanti
3. Siti Nur Azizah
4. Popi Puspita Riani
5. Tresna Trinata
6. Ainun Rahmawati
7. Nisa Ulfah Mardiana
8. Mila Kamilatusa’adah
9. Pujja Arifah Febriyanti
10. Agnia Lailatul Maspupah
11. Lutfiah Maula
12. Neyska Vallen Julyanti
13. Najwa Ziyad Al-Hanif
14. Zeni nurfitriah
15. Rehan Adittya Ramadhan
