KUNINGAN (MASS) – Lelang amal yang diselenggarakan PCNU Kabupaten Kuningan di Arunika dalam acara halal bi halal, memantik silang pendapat.
Bukan karena acaranya, yang memantik kritik justru karena para pimpinan daerah yang seolah “berlomba” untuk menyumbang dalam acara tersebut.
“Sangat wajar memicu silang pendapat. Sebagai pejabat, pimpinan daerah, sumbangan itu kan sifatnya sunnah, bahkan sarat akan citra baik saja. Tapi dibalik itu, ternyata masih ada kewajiban yang belum selesai,” kata mahasiswa Jogja asal Kuningan, Kholik.
Ia mengatakan, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan PCNU. Apalagi tujuannya mulia, membangun sarana keumatan. Tapi, lanjutnya, respon para pejabat juga sangat dimaklumi jika memicu gejolak.
“Sangat wajar memantik kegelisahan di tengah keadaan seperti ini. Contoh aja nih, kemarin ada berita sertifikasi guru belum dibayar, sekarang tiba-tiba pejabatnya ternyata punya uang banyak untuk hal sunnah, ada yang iri ya wajar. Wajar juga ada kritik,” ucapnya.
Selain itu, Kholik kemudian membahas PR lain dari pimpinan daerah saat ini. Ia mengingatkan, memasuki akhir masa jabatannya ini, Acep-Ridho punya tugas lain.
“Kemarin sudah lelang amal. Sekarang tinggal fokus ke pembenahan, kewajiban ya bayar. Formasi jabatan yang kosong, ya isi jangan ditunda-tunda,” kata Kholik.
Ia khawatir, menunda-nunda formasi jabatan yang kosong akan menjadi blunder. Selain kinerja tidak maksimal, Kholik juga was-was, moment ini dimanfaatkan untuk “cari untung” oknum, entah itu secara materi atau posisi jelang Pemilu nanti.
“Jangan-jangan, mutasi juga ada lelang jabatannya,” ujarnya guyon.
Soal mutasi, justru dikomentari serius oleh pengamat kebijakan publik, Didin Safarudin. Ia juga mempertanyakan, kenapa mutasi belum juga dilaksanakan jelang akhir kepemimpinan Acep-Ridho.
“Menurut saya, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemkab, idealnya semua kursi jabatan yang kosong segera diisi. Dengan satu harapan tidak lagi menjadi Kabupaten miskin, gagal bayar dan mampu menyerap/menyediakan lapangan pekerjaan,” ujarnya mengawali.
Baca juga : https://kuninganmass.com/65-jabatan-kosong-jelang-berhentinya-bupati-acep/
Didin mengatakan, seabreg PR Kabupaten Kuningan, harus diselesaikan dengan formasi yang tepat. Plt terutama yang rangkap jabatan, tentu tidak bisa konsentrasi penuh pada pemecahan satu masalah, karena punya tugas lain.
“Sepertinya lelang amal itu bagus bisa bernilai positif. Namun kalau lelang jabatan itu seringkali menyisakan masalah,” ujarnya sembari menyinggung hal yang tengah ramai dibicarakan. (eki/deden)
