KUNINGAN (MASS) – Calon bupati dan wakil bupati ke depan diminta bukan figur yang punya keterkaitan dengan G30S/PKI. Hal ini dilontarkan Koordinator Nasional ANCaR (Aliansi Nasional Cendikia Akar Rumput), Tunggul Naibaho, Senin (6/11/2017).
“ANCaR meminta PDIP beserta Bu Mega selaku ketumnya agar bijak dalam memberikan rekomendasi calon bupati/wabup. Baik itu paket atau koalisi. Jangan sampai figur tersebut bertentangan dengan budaya politik Kuningan,” kata Tunggul mengawali pembicaraannya.
Budaya politik yang ia maksud ialah hal batiniah yang diekspresikan dalam politik kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan dan administrasinya. Selain itu, lanjut Tunggul, seorang pemimpin harus jadi contoh yang sejalan dengan norma atau adat Sunda Kuningan.
“Memang bukan hal sederhana, dalam mengeluarkan rekomendasi itu banyak faktor yang jadi pertimbangan. Banyak varian yang harus dihitung. Tapi kalau disederhanakan ada 2 faktor yakni objektif dan subjektif,” ungkapnya.
Objektivitas, menurut dia, kaitan dengan kredibilitas, kapabilitas, skill, manajerial, integritas dan lainnya. Ketika dianggap cukup dalam konteks elektabilitas, maka dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan rekomendasi.
“Semua partai pasti pengen menang. Sehingga petahana di sini kerap diprioritaskan dengan pertimbangan objektivitas tadi,” kata dia.
Namun, faktor subjektivitas pun mesti diperhatikan. Sebab ini menyangkut psikologi massa pemilih. Kabupaten Kuningan, imbuhnya, punya subjektivitas sendiri yang harus dihitung.
Oleh karenanya, Tunggul menggarisbawahi 2 poin penting untuk sosok figur yang nanti hendak diusung. Pertama, calon tersebut jangan sampai terlibat G30S/PKI atau gerakan pemikiran komunisme. Menurut Tunggul, figur tersebut bisa dipastikan akan ditolak masyarakat.
Kedua, sambungnya, calon itu pun harus orang Sunda Kuningan. Kalau figurnya di luar orang Sunda, bisa saja terjadi penolakan.
“Ini bukan berarti seperti Yahudi menolak Nabi ISA AS dan Nabi Muhammad SAW. Ini juga bukan pandangan rasis dan kesukuan. Tapi ini persoalan demokrasi yang harus mampu mengakomodir suasana batiniah lokal dan semangat lokal. Bisa dilihat Bali dan Papua, siapa gubernurnya,” papar dia.
Di Kuningan, semangat lokalnya sangat kuat. Apabila PDIP yang diketuai Megawati Soekarno Putri merekomendasikan calon bukan Sunda, maka sama saja meruntuhkan langit kosmis politik orang Kuningan.
Ditanya apakah ada calon yang terlibat G30S/PKI, Tunggul menegaskan, untuk kebenarannya dipersilakan untuk mengecek sendiri. Yang jelas, secara normatif hal itu sangat mendasar dan mesti jadi perhatian. Sebab kaitannya dengan bahaya laten komunis.
“Kemudian, biasanya rekomendasi itu dikeluarkan pas injury time. Menurut saya itu sama saja partai meng-fait accomply (memaksa) rakyat selaku pemilik kedaulatan. Rakyat dipaksa supaya tidak punya pilihan,” tandasnya.
Untuk itu, Tunggul menyarankan agar masyarakat politik Kuningan segera mengeluarkan rekomendasi mendahului rekomendasi partai. Rekomendasi tersebut berisi siapa yang diinginkan rakyat Kuningan untuk memimpin daerahnya.
“Serahkan saja rekomendasi itu ke PDIP untuk disampaikan ke Megawati,” tukasnya. (deden)
